Hari: 19 Maret 2025

Kukar, IMENews.id – Pemkab Kukar tandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Penandatanganan yang dilakukan bersama KPU, Bawaslu, Polres Kukar, Kodim 0906/Kkr, Polres Bontang, serta Kodim 0908/Btg tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Rabu (19/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah menerangkan addendum NPHD ini bertujuan untuk memastikan pembiayaan PSU.

“Sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Edi menerangkan proses pengalokasian pembiayaan PSU sudah menyesuaikan dengan kebijakan efesiensi secara nasional.

“Kami sudah melakukan efisiensi di pemerintah kabupaten. Sehingga, memang instruksi terhadap pembiayaan PSU ini adalah prioritas yang utama. Sehingga, harus ditetapkan dalam pengalokasian pembiayaannya,” sebut dia.

Addendum NPHD ini adalah tahapan akhir dari pengajuan RAB pelaksanaan PSU yang sudah diverifikasi.

“Semoga saja finalnya ini tidak jauh mempengaruhi terhadap rencana kegiatan yang direncanakan dan tentunya juga dukungan pembiayaannya. Kalau ada pengurangan dalam proses verifikasi ya saya mohon dipahami itu karena memang itu mekanismenya,” kata Edi.

Ia menghimbau pelaksanaan PSU harus maksimal meskipun addendum NPHD tidak sesuai RAB.

“Memang idealnya RAB itu tidak ada pengurangan, barulah leluasa kita melaksanakan kegiatan itu, tapi, sekali lagi saya mohon dipahami ini,” tuturnya.

Edi berharap PSU di Kukar nanti bisa berjalan dengan kondusif.

“Semoga langkah-langkah bersama kita ini, kerja bersama kita ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kabupaten Kutai Kertanegara bisa berjalan dengan baik,” pungkas dia. (ADV046/Red02)

Kukar, IMENews.id – Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan bahwa mereka mengikuti jadwal pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pelantikan PPPK mengalami penundaan.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Karena PPPK itu semuanya ditur oleh pemerintah pusat,” ucapnya kepada awak media, Rabu (19/3/2025).

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah hanya diberikan wewenang untuk membayar gaji PPPK.

Walaupun begitu, pemerintah daerah tetap tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penempatan PPPK.

Terlebih, konsep secara nasional kuota PPPK itu ditetapkan melalui aplikasi.

“Contoh ada hari ini tenaga honor di Dinas Perhubungan yang sudah terlatih, tetapi karena kuota tidak ada di Dinas Perhubungan, dia pindah ke bidang lain,” kata Edi.

Supaya PPPK di Kukar sesuai dengan kebutuhan, pemerintah daerah pernah mengirimkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mereka diberikan wewenang untuk menentukan penempatan PPPK.

“Karena kami yang paham kebutuhan itu,” ujar dia.

Edi menilai supaya kinerja PPPK bisa optimal, maka pemerintah daerah harus dapat menentukan penempatan agar tepat sasaran.

“Kan kami memahami keputusan kebijakan PPPK itu. Karena yang memberi SK dan yang menggaji itu kepala daerah,” tutupnya. (ADV042/Red02)

Kukar, IMENews.id – Pemkab Kukar secara resmi mengalokasikan anggaran senilai Rp 62,4 miliar untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti menerangkan anggaran tersebut dibagi kepada penyelenggara serta aparat keamanan, di antaranya KPU Kukar Rp 33,7 miliar, Bawaslu Rp 10,8 miliar, Polres Kukar Rp 12,1 miliar, Kodim 0906/Kkr Rp 3,6 miliar, Polres Bontang Rp 1,2 miliar dan Kodim 0908/Btg Rp 850 juta.

“Seluruh NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Rp 62,4 miliar,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/2025).

Rinda menerangkan bahwa anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan kebijakan efesiensi dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya KPU Kukar yang mulanya menganggarkan untuk 2-3 bulan, tapi hanya disetujui 1 bulan oleh KPU RI.

“Bawaslu yang tadinya 4 bulan, itu kan jadi 2 bulan gitu kan honorarium. Jadi memang ada beberapa yang terkurangi secara otomatis gitu,” ucap dia.

Ia menyebut bahwa nilai NPHD Rp 62,4 miliar ini adalah anggaran yang baru.

“Tidak termasuk sisa anggaran Pilkada kemarin,” terang Rinda.

Anggaran senilai Rp 62,4 miliar juga sudah menjadi anggaran tetap meskipun KPU dan Bawaslu Kukar masih disebut addendum perubahan, karena belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Sementara itu, Polres Kukar, Kodim 0906/Kkr, Polres Bontang, serta Kodim 0908/Btg sudah NPHD baru.

“Karena kalau Pores Kukar, Kodim Kukar, kemudian Pores Bontang dan Kodim Bontang itu kan mereka sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke kami (Kesbangpol),” tutupnya. (ADV045/Red02)

Kukar, IMENews.id – Pemkab Kukar secara rutin tiap Minggu melakukan evaluasi mengenai proses pengendalian inflasi daerah.

Bupati Kukar Edi Damansyah menerangkan bahwa evaluasitersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Tim pengendalian inflasi itu tiap Minggu melakukan evaluasi baik dari ketersediaan, rantai distribusinya, maupun yang terkait dengan daya beli,” ujarnya, Rabu (19/3/2025).

Edi menjelaskan proses pengendalian inflasi hal yang paling penting ialah terkait kestabilan daya beli masyarakat.

Kalau daya beli masyarakat yang terjaga dengan baik, maka program pemerintah daerah juga akan berjalan lancar.

“Jadi aktivitas di tengah masyarakat juga bisa dikendalikan. Intinya kan harus aman, tertib dulu nih. Dan alhamdulillah aman dan tertib di Kukar,” ucap dia.

Ia menyampaikan terima kasih kepada TPID yang telah bekerja dengan baik dalam mengendalikan inflasi, walaupun Kukar tidak memiliki distributor pangan.

“Kukar itu kan tidak ada distributornya, semua di Samarinda. Tapi, hubungannya tetap terjaga dengan baik,” kata Edi.

Dia menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang pada momentum hari besar keagamaan nasional tahun ini.

Karena, kebutuhan pangan di Kukar akan tetap tersedia dengan baik selama hari besar.

“Insyaallah sampai menjelang Idulfitri nanti, ketersediaan bahan pokok masih mencukupi,” tutupnya. (ADV041/Red02)

Kukar, IMENews.ID- Bupati Kukar Edi Damansyah menyempatkan hadir, pada pelaksanaan penandatangan MOU antara PT Tunggang Parangan milik Pemkab Kukar dengan PT Krakatau Bandar Samudera(KBS), dalam mengembangkan bisnis perairan sungai mahakam dan laut, Jum’at(14/3).

 

Selain bupati Edi, hadir juga Sekda Sunggono selaku pembina BUMD, serta komisaris PT Tunggang Parangan, Slamet Hadi Raharjo, dan Asisten II Setkab Ahyani FD. 

 

“Tidak bisa dibantahkan, potensi ekonomi perairan Kukar, yang ada di sungai dan laut sangat besar,” sebut Bupati Edi Damansyah.

 

Selaku pemilik modal PT Tunggang Parangan, Bupati Kukar Edi Damansyah sangat senang, atas jalinan kerja sama bisnis antara PT Tunggang Parangan dengan PT KBS.

 

Bupati Edi menyinggung lagi, potensi ekonomi di perairan sungai Mahakam sangat besar, belum memberikan dampak besar kepada daerah Kukar. Sudah sangat tepat, PT Tunggang Parangan menggandeng PT KBS, anak perusahaan dari BUMN Krakatau Steel.

 

Bupati Kukar Edi, selaku pemilik modal Tunggang Parangan berharap, dari MOU yang dilakukan membawa kebaikan untuk kedua belah pihak. Sebelumnya, selama hampir lima tahun memperjuangkan, ikut serta tata kelola perairan, namun tidak dapat peluang yang besar.

 

“Sungai dan lautnya ada di Kukar, tapi yang kelola pemerintah pusat, kalau ada masalah baru diserahkan ke daerah, dimana sisi keadilannya,” tegas bupati Edi.

 

Edi berpesan keduanya Tunggang Parangan dan KBS harus produktif berbisnis, dalam menggali potensi kemaritiman Kukar yang sangat besar, selama 5 tahun sudah berjuangan mengelola potensi perairan mahakam, ternyata jatuh kewenangan ada di KSOP, UPT dari Kemenhub.

 

“Perusda tunggang parangan, sudah kerja sama dengan Pelindo, akan tetapi dari sisi tundanya saja. Libatkan KBS, bukan hanya di Muara Berau, tapi untuk maksimalkan di Kota Bangun dan Muara Muntai,” jelasnya.

 

Sementara itu Dirut PT Tunggang Parangan, Awang Luthfi memperkenakan profile perusda Tunggang Parangan kepada jajaran PT KBS yang hadir diantaranya Plt Dirut, Noor Fuad. Tungga Parangan banyak bisnis yang digarapnya diantaranya pandu tunda perairan.

 

“Ini sudah lama direncanakan dengan Plt Dirut KBS Noor Fuad. Karena potensi ekonomi perairan mahakam sangat besar. Potensi keuntungan bisa capai puluhan milyar, nantinya akan berdampak terhadap peningkatan PAD Kukar,”ucapnya.(ADV034/Red01)