Hari: 27 September 2025

Kukar, IMENews.id — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Arianto mengajak masyarakat untuk terus menghidupkan kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing.

Ia mengatakan bahwa kegiatan keagamaan berperan penting dalam memperkuat nilai spiritual dan moral masyarakat.

“Pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Ketika umat mampu mengamalkan ajaran agamanya, maka kehidupan bermasyarakat akan jauh lebih baik dan harmonis,” ujarnya usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Pondok Pesantren Al Huro Center, Kelurahan Mangkurawang, Sabtu (27/9/2025).

Ia menilai, meningkatnya semangat masyarakat menggelar kegiatan keagamaan merupakan tanda positif dari tumbuhnya kesadaran spiritual di tingkat akar rumput.

“Alhamdulillah kegiatan seperti ini semakin ramai dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kukar semakin kuat karakternya dan semakin kompak dalam menjaga nilai-nilai agama,” kata Arianto.

Ia pun mengimbau masyarakat agar terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengembangkan kegiatan bernuansa keagamaan.

Program pembangunan berbasis masyarakat, seperti bantuan keuangan RT, menurutnya bisa diarahkan untuk mendukung kegiatan keagamaan.

“Melalui program 50 juta per RT yang kini ditingkatkan menjadi 150 juta, kegiatan seperti Maulid Nabi ini bisa lebih difasilitasi. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga pembentukan karakter dan spiritual masyarakat,” jelasnya.

Arianto juga menegaskan, peringatan Maulid Nabi seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari.

“Pemkab Kukar melalui visi Kukar Idaman Terbaik berkomitmen membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Pembangunan mental dan spiritual menjadi pondasi utama dari kemajuan yang kita cita-citakan,” ucapnya.

Ia menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umara.

Menurutnya, keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembinaan moral akan membawa keberkahan bagi daerah.

“Pemerintah membangun fisik, para ulama membangun jiwa. Kalau keduanya berjalan seiring, insya Allah keberkahan akan turun untuk Kutai Kartanegara,” tutup Arianto. (ADV243/Red02)

Kukar, IMENews.id — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan bahwa pengalaman dua kali pelaksanaan Pilkades serentak sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting untuk penyelenggaraan periode berikutnya agar berjalan lebih baik dan minim konflik.

“Alhamdulillah Kutai Kartanegara sudah dua kali melaksanakan Pilkades serentak. Dari pengalaman itu, banyak pembelajaran yang bisa kami jadikan dasar untuk memperbaiki teknis pelaksanaan di 2027,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Arianto menjelaskan, pada Pilkades serentak 2019, masih ditemukan sejumlah persoalan teknis yang berujung pada gugatan hukum.

Bahkan, ada beberapa kepala desa terpilih yang tidak dapat dilantik karena persoalan tersebut. Namun, kondisi itu membaik pada Pilkades 2022, di mana tingkat permasalahan berhasil ditekan hingga nyaris tidak ada sengketa.

“Kesalahan dan permasalahan yang dulu muncul bisa kami minimalisir dengan memperjelas regulasi dan memperkuat pemahaman panitia penyelenggara di tingkat desa,” terangnya.

Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pilkades 2022 menjadi tolok ukur positif bagi Kukar untuk melangkah ke tahap berikutnya.

“Tahun 2022 itu sangat minim permasalahan dan semua kepala desa terpilih akhirnya bisa dilantik. Pengalaman ini tentu menjadi referensi kami untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2027,” tambahnya.

Saat ini, DPMD Kukar tengah melakukan inventarisasi desa-desa peserta Pilkades mendatang. Berdasarkan data sementara, diperkirakan sekitar 107 desa akan mengikuti pemilihan.

“Tim kecil kami sedang mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penyelenggaraan Pilkades. Jika ada pasal yang tidak relevan, akan kami sesuaikan dengan kondisi terbaru dan kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Arianto menambahkan, Pilkades serentak memiliki tingkat kompleksitas tersendiri karena penyelenggaraannya berada langsung di tingkat desa.

Oleh karena itu, peran panitia lokal menjadi sangat menentukan agar proses pemilihan berjalan transparan, tertib, dan demokratis.

“Dengan jumlah peserta yang lebih dari seratus desa, tantangannya tentu besar. Tapi dengan pengalaman dua kali penyelenggaraan sebelumnya, kami optimistis semua tahapan di 2027 bisa berlangsung lebih matang dan minim konflik,” pungkasnya. (ADV245/Red02)

Kukar, IMENews.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah memfinalisasi rancangan program Rp150 juta per RT, salah satu janji utama Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.

Program ini ditargetkan rampung pada akhir 2025, sehingga dapat mulai dijalankan pada Januari 2026 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan saat ini mereka tengah menyusun tahap akhir konsep program tersebut, termasuk penyelarasan dengan perangkat teknis dan regulasi pendukung.

“Sekarang sedang finalisasi konsepnya. Nantinya beberapa kegiatan pembangunan bisa dicover melalui program Rp150 juta per RT. Target kami, akhir tahun ini bisa dilaunching dan awal Januari 2026 sudah bisa dijalankan,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Arianto menjelaskan, kebijakan baru ini merupakan pengembangan dari program Rp50 juta per RT yang sudah lebih dulu berjalan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola, terutama dari aspek pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

“Program ini kita desain lebih komprehensif agar tidak hanya menyentuh kebutuhan fisik, tapi juga kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang paling penting, pengawasan tetap kita buka seluas-luasnya,” jelasnya.

Ia juga memastikan masyarakat dapat langsung menyampaikan laporan jika menemukan penyimpangan di lapangan.

“Tidak ada yang ditutupi. Silakan laporkan jika ada temuan. Pak Bupati juga sudah menegaskan siap menerima laporan kapan saja, dan tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Arianto.

Menurutnya, program Rp150 juta per RT menjadi langkah strategis Pemkab Kukar dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat.

Selain mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan terkecil, program ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menentukan prioritas kebutuhan daerah.

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan anggaran, Arianto menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan menerapkan sistem pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal.

“Seperti pada program sebelumnya, mekanisme pengawasan bersifat terbuka. Masyarakat dipersilakan ikut memantau. Ada pengawasan berjenjang mulai dari BPD di tingkat desa, kecamatan, hingga dinas teknis,” pungkasnya. (ADV244/Red02)