Hari: 12 November 2025

SANGATTA, IMENEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) menegaskan kehadirannya di tengah masyarakat dengan program “Dinsos Selalu Ada”, sebuah inisiatif yang memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah daerah.

Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menegaskan bahwa semangat program ini bukan sekadar slogan, melainkan bukti nyata komitmen Dinsos untuk hadir di setiap kondisi sosial.

“Dinsos selalu ada, apa pun dan di mana pun kebutuhan masyarakat kita selalu hadir. Kami berusaha memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” kata Ernata. Rabu (12/11/2025).

Ernata menjelaskan, keberadaan Dinsos bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan warga, khususnya kelompok rentan.

Program yang dijalankan mencakup pendampingan masyarakat miskin, pelatihan usaha produktif, hingga dukungan bagi penyandang disabilitas agar lebih mandiri.

“Ini bukan sekadar kegiatan formal. Dinsos Selalu Ada menjadi wujud tanggung jawab kami agar masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ernata menambahkan bahwa Dinsos Kutim juga melakukan pembaruan data kesejahteraan sosial secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Sosial dan Dinsos Provinsi Kalimantan Timur agar program lebih efektif dan sinkron.

Dengan langkah ini, Dinsos Kutim berharap pelayanan sosial tidak hanya tercatat di administrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin semua warga merasa diperhatikan. Dengan kehadiran yang nyata, kepercayaan publik meningkat dan kesejahteraan sosial di Kutai Timur dapat terus ditingkatkan,” pungkas Ernata. (Adv60)

SANGATTA, IMENEWS.ID – Komitmen Pemerintah Desa Sangatta Utara dalam meningkatkan kualitas layanan publik terus diperkuat melalui program pembangunan sarana olahraga. Kepala Desa Sangatta Utara, Mulyanti, memastikan bahwa penyediaan fasilitas olahraga resmi sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai agenda prioritas untuk enam tahun mendatang.

Menurut Mulyanti, pemuda Sangatta Utara selama ini belum memiliki ruang aktivitas yang memadai. Tidak adanya sarana olahraga milik desa membuat banyak kegiatan kepemudaan harus memanfaatkan lapangan swadaya atau fasilitas terbatas yang tidak mampu menampung kebutuhan generasi muda secara maksimal.

“Kalau khusus desa kami belum punya,” jelasnya ketika ditemui pada Rabu, (12/11/2025).

Menjawab kondisi tersebut, pemerintah desa telah mengusulkan program pembebasan lahan sebagai langkah awal pembangunan sarana olahraga. Kebijakan ini tertuang jelas dalam RPJMDes, yang menjadi acuan desa dalam menetapkan arah pembangunan jangka menengah.

“Di RPJMDes kami sudah masukkan untuk pembebasan lahan, untuk sarana dan prasarana olahraga,” tegasnya.

Mulyanti berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dapat mempercepat realisasi pembangunan. Keberadaan lapangan serbaguna, sport center kecil, atau fasilitas sejenis dinilai sangat penting untuk meningkatkan aktivitas positif pemuda, sekaligus memperkuat interaksi sosial dan pembinaan olahraga di tingkat desa. (Adv71).

SANGATTA, IMENEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial lewat Program Stiker Keluarga Miskin, yang telah dijalankan sejak 2023.

Program ini memungkinkan petugas memverifikasi kondisi ekonomi keluarga secara langsung, sekaligus mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan.

Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito menjelaskan bahwa setiap keluarga yang memenuhi kriteria akan ditempeli stiker dan tercatat sebagai penerima bantuan.

“Kutai Timur sudah menerapkan stiker miskin sejak 2023. Kita verifikasi dan validasi setiap keluarga sesuai data DTKS. Tim kami mendatangi rumah per rumah dan mencatat per Kartu Keluarga,” kata Ernata. Rabu (12/11/2025).

Proses ini dilakukan secara berkala, sehingga data kesejahteraan masyarakat selalu terbarui.

Dengan sistem ini, Dinsos memastikan bantuan sosial sampai ke tangan keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Ernata juga menanggapi kemungkinan dampak psikologis bagi keluarga yang rumahnya ditempeli stiker.

Menurutnya, hal tersebut merupakan realitas yang harus diterima masyarakat. “Kalau memang masyarakat itu miskin, mereka mau ditempeli stiker. Tapi kalau sudah mampu, tentunya tidak ingin,” ujarnya.

Selain itu, program ini mendukung mekanisme graduasi kemiskinan, yakni penghapusan keluarga dari daftar penerima bantuan jika sudah tidak memenuhi syarat.

“Kalau kita datangi dan ternyata sudah mampu, itu kita keluarkan dari data kemiskinan. Tujuannya agar bantuan lebih tepat sasaran dan mendorong mereka mandiri,” jelas Ernata.

Hingga saat ini, Program Stiker Keluarga Miskin telah diterapkan di seluruh 18 kecamatan Kutai Timur.

Dengan langkah ini, Dinsos berharap penyaluran bantuan sosial semakin efektif dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata.

“Program ini bukan sekadar menempel stiker, tapi bagian dari upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar menerima bantuan,” pungkas Ernata. (Adv59)

Kaliorang, IMENEWS.ID — Pemerintah Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memastikan seluruh usulan program dari masing-masing Rukun Tetangga (RT) telah selesai dihimpun dan sedang dalam proses finalisasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Hal ini disampaikan Kepala Desa Kaliorang, Nasrul Abdal Fatwa, saat dikonfirmasi wartawan terkait perkembangan program anggaran Rp250 juta per RT yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Nasrul menjelaskan bahwa seluruh RT telah melaksanakan musyawarah bersama warga untuk menentukan prioritas pembangunan di lingkungan masing-masing.

Hasil musyawarah tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah desa untuk disesuaikan dengan perencanaan tahunan desa dan kebutuhan anggaran.

“Usulan dari seluruh RT sudah terkumpul dan masuk dalam penyusunan RKPD. Kita tinggal menunggu penetapan perubahan APBD.

Kalau waktunya tidak memungkinkan, sebagian anggaran akan menjadi SILPA dan digunakan tahun depan,” kata Nasrul. Rabu, (12/11/2025)

Ia menegaskan bahwa pemerintah desa tidak ingin memaksakan pekerjaan yang tidak realistis untuk dikerjakan pada tahun berjalan, terutama jika proses administrasi dan penganggarannya baru selesai mendekati akhir tahun.

Menurutnya, langkah tersebut justru bertujuan menjaga akuntabilitas dan menghindari potensi temuan pemeriksaan.

Selain itu, Nasrul menyampaikan bahwa usulan dari RT mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur, sarana prasarana lingkungan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Ia berharap skema berbasis aspirasi warga ini dapat menciptakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Yang terpenting, pembangunan harus mengikuti kebutuhan warga, bukan sekadar mengejar penyelesaian anggaran,” tutupnya. (Adv2)