SANGATTA, IMENEWS.ID – Pemerintah Desa di Kutai Timur (Kutim) kini memiliki tanggung jawab lebih besar setelah Posyandu resmi ditetapkan sebagai pusat pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Dengan dukungan anggaran desa yang meningkat dari berbagai sumber, Posyandu diarahkan menjadi titik pelayanan publik yang lebih lengkap, bukan hanya layanan kesehatan ibu dan anak seperti sebelumnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, menilai momentum ini sebagai peluang besar bagi desa untuk memperkuat pelayanan masyarakat. “Anggaran desa sekarang sangat luar biasa, karena ada DD, ADD, bagi hasil pajak, dana transfer, sampai PAD,” terangnya saat ditemui di lobby DPMDes, Jumat (14/11/2025).

Besarnya anggaran desa ini diharapkan mampu mendukung transformasi Posyandu agar dapat menjalankan seluruh layanan dalam 6 SPM, mulai dari kesehatan, keamanan, hingga perumahan rakyat. Menurut Basuni, integrasi ini penting untuk mendekatkan layanan dasar kepada warga lewat satu pintu yang mudah diakses.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang harus dihadapi. Bahkan untuk layanan kesehatan saja, menurutnya, Posyandu masih perlu banyak penguatan. “Kita kemarin sudah tertatih-tatih soal kesehatan. Sekarang harus mencakup lebih banyak sektor,” ujarnya.

Karena itu, Basuni menekankan perlunya komitmen desa dalam menyiapkan sumber daya dan strategi pelaksanaan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan peran aktif perangkat desa, ia optimistis Posyandu bisa kembali aktif dan berkembang sebagai pusat layanan publik yang multidimensi di tingkat RT.

Transformasi ini juga diyakini dapat memperkuat hubungan desa dengan masyarakat melalui pelayanan yang lebih dekat, sederhana, dan terpadu. (Adv88).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Harapan baru bagi percepatan pembangunan di lingkungan terkecil masyarakat kini hadir melalui alokasi dana sebesar Rp250 juta untuk setiap RT di Kutai Timur (Kutim). Program ini dirancang agar pembangunan tak lagi hanya bertumpu pada tingkat desa, tetapi langsung menyentuh kebutuhan warga di wilayah RT secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa anggaran tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan dasar yang selama ini belum terpenuhi secara maksimal. Mulai dari perbaikan infrastruktur kecil hingga dukungan ekonomi dan kesehatan, semuanya masuk dalam empat prioritas utama.

“Program Bankeudes RT yang Rp250 juta ini memiliki empat tujuan. Pertama untuk pengentasan kemiskinan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar di RT,” ujar Basuni pada Jumat (14/11/2025).

Dua tujuan lainnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana RT ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi warga melalui pemberdayaan usaha mikro sekaligus mempercepat program penurunan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.

“Yang ketiga peningkatan ekonomi masyarakat. Yang keempat menurunkan angka stunting,” tambahnya.

Dana tersebut juga fleksibel untuk mendukung kegiatan pelatihan warga, pembangunan fisik hingga operasional RT. Sekitar lima persen dari total anggaran memang disiapkan untuk mendukung kinerja pengurus RT dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat.

“Peruntukannya banyak sekali. Baik itu fisik, kemudian pelatihan, sampai lima persen untuk operasional RT,” jelas Basuni.

Program ini diharapkan menciptakan perubahan nyata, mulai dari lingkungan yang lebih tertata, ekonomi warga yang lebih bergerak, hingga penyelesaian persoalan stunting di tingkat komunitas. (Adv87).

Kaliorang, IMENEWS.ID — Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan menjadi prioritas Pemerintah Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Jumat, (14/11/2025).

Kepala Desa Kaliorang, Nasrul Abdal Fatwa, menegaskan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD).

“Jalan lingkungan kami perbaiki secara bertahap lewat ADD dan Dana Desa. Yang statusnya jalan kabupaten sudah kita usulkan peningkatan rigid beton tahun depan,” kata Nasrul saat dihubungi wartawan.

Menurut Nasrul, pembangunan ini mencakup seluruh jalan di dusun-dusun desa yang rusak atau memerlukan perbaikan. Pekerjaan perbaikan bertahap dipilih agar distribusi anggaran lebih merata dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan gangguan bagi warga.

Selain itu, untuk jalan yang termasuk kategori jalan kabupaten, pemerintah desa telah mengajukan usulan peningkatan menjadi rigid beton ke pemerintah kabupaten. Upaya ini bertujuan memastikan akses transportasi lebih aman, nyaman, dan tahan lama.

Masyarakat menyambut baik langkah pemerintah desa, karena selama ini sejumlah ruas jalan sering mengalami kerusakan parah, terutama saat musim hujan. Warga berharap pembangunan jalan bisa memperlancar akses ke sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya.

Nasrul menambahkan, proyek pembangunan jalan tidak hanya meningkatkan mobilitas warga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah distribusi hasil pertanian dan produk lokal desa.

“Kami terus memprioritaskan infrastruktur yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga,” ujar Nasrul. Pemerintah desa menargetkan seluruh perbaikan jalan lingkungan rampung secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, dengan tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran desa. (Adv4)