Hari: 18 November 2025

SANGATTA, IMENEWS.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerah ini untuk meningkatkan profesionalisme dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Permintaan ini disampaikannya saat membuka Sosialisasi Ormas yang digelar Selasa (18/11/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Menurut Mahyunadi, ormas memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan kekuatan bangsa. Meskipun tidak seluruh kewajiban ormas tertulis secara formal, ia menegaskan peran mereka sangat penting untuk memperkuat stabilitas dan kondusifitas daerah.

“Pada intinya, ormas harus membantu menjaga bangsa ini tetap kokoh, bersatu, dan kuat. Dengan begitu Indonesia bisa lebih maju,” jelasnya.

Wabup juga menyoroti potensi ormas dalam menghadirkan gagasan-gagasan segar yang lahir dari masyarakat. Karena memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan, ormas diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta profesionalismenya.

Sejalan dengan itu, Mahyunadi mendorong ormas untuk tertib administrasi dan memanfaatkan sistem digital SIORMAS agar data organisasi lebih terverifikasi dan akuntabel.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya penggunaan dana hibah secara bertanggung jawab. Ormas yang terdaftar resmi dan memiliki SKT berhak memperoleh fasilitas pemerintah, namun dana hibah harus digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Mahyunadi menutup arahannya dengan mengajak ormas membangun tata kelola yang transparan dan disiplin. Sinergi antara pemerintah dan ormas, menurutnya, menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kutim yang aman, mandiri, dan berdaya saing. (Adv93).

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Kepala Dinas Sosial Kutai Timur (Kutim), Ernata Hadi Sujito, menekankan pentingnya keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan warga miskin. Selasa, (18/11/2025)

Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara optimal.

“Penanganan kemiskinan bukan tanggung jawab Dinas Sosial saja. Kami melibatkan berbagai OPD terkait agar setiap program sosial dan ekonomi dapat berjalan terpadu. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi warga,” jelas Ernata.

Menurut Ernata, keterlibatan lintas OPD mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi. Setiap OPD memiliki peran khusus sesuai kewenangannya, namun tetap bersinergi dalam mendukung warga miskin.

Misalnya, Dinas Pendidikan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan akses pendidikan, sementara Dinas Kesehatan menangani kebutuhan kesehatan dan Dinas Koperasi atau Perdagangan membantu pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, proses validasi data menjadi langkah penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

Tim gabungan dari Dinas Sosial bersama perangkat desa secara aktif memverifikasi data warga miskin dan memastikan setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan riil.

Ernata menekankan, strategi lintas sektor ini juga bagian dari upaya pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan di Kutim secara signifikan.

Warga yang belum terdata diminta berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan yang layak.

“Kami ingin setiap warga miskin merasakan manfaat program pemerintah, baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Sinergi lintas OPD adalah kunci agar tujuan ini tercapai,” ujar Ernata menutup pernyataannya. (Adv15)

SANGATTA, IMENEWS.ID – Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-17 Kalimantan Timur Tahun 2025 menghadirkan tantangan tersendiri bagi Kontingen Kutai Timur (Kutim). Dengan venue pertandingan yang tersebar di empat kabupaten/kota, 166 atlet pelajar Kutim resmi dilepas Wakil Bupati Mahyunadi untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung 20–27 November 2025.

Pelepasan dilakukan di Halaman Lobi Kantor Bupati Kutim pada Selasa (18/11/2025) dan dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Ketua KONI Kutim Rudi Hartono, para ketua cabor, dan Kepala Dispora Kutim, Basuki Isnawan.

Kutim akan turun di 16 cabang olahraga. Namun karena terbatasnya fasilitas PPU sebagai tuan rumah, sejumlah cabor dialihkan ke daerah lain, seperti renang ke Kukar, senam ke Samarinda, serta karate dan judo ke Balikpapan.

Dalam kesempatan itu, Basuki Isnawan mengingatkan para atlet untuk menjaga fokus dan mental bertanding. Menurutnya, perpindahan lokasi tidak boleh mengurangi semangat para atlet muda yang telah menjalani persiapan panjang.

“Sekarang saatnya menunjukkan kualitas kalian. Jagalah nama baik Kutim dan tetap junjung tinggi sportivitas,” pesan Basuki.

Sementara itu, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengangkat kualitas pembinaan atlet muda. Ia mengatakan Popda merupakan barometer penting untuk melihat hasil pembinaan yang dilakukan Dispora dan cabang olahraga di tingkat pelajar.

“Kita ingin atlet Kutim benar-benar tumbuh dari pembinaan lokal. Prestasi yang diraih harus mencerminkan kerja keras dan proses panjang,” tegas Mahyunadi.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan apresiasi bagi atlet yang meraih prestasi sebagai dorongan agar mereka terus berkembang.

Acara pelepasan ditutup dengan penyerahan bendera kontingen sebagai simbol kesiapan para atlet menghadapi persaingan Popda ke-17 Kaltim. Dengan dukungan penuh daerah, diharapkan Kutim mampu menorehkan prestasi gemilang. (Adv92).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Maraknya hoaks dan disinformasi di ruang digital mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) memperkuat sistem keamanan siber dan meningkatkan kualitas jaringan internet desa. Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menyebut bahwa penguatan ruang digital menjadi kebutuhan mendesak agar informasi publik tetap stabil dan tidak mudah dipelintir. Hal ini ia sampaikan usai pembukaan UKW XLI yang digelar bersama PWI Kutim di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/25).

Ronny menjelaskan bahwa Diskominfo kini tengah merancang pembentukan Patroli Siber sebagai upaya mitigasi terhadap potensi serangan digital maupun penyebaran kabar bohong. Meski masih dalam tahap perencanaan, koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan langkah ini berjalan efektif.

Selain keamanan siber, pemerataan internet desa juga menjadi fokus. Menurut Ronny, seluruh 139 desa dan dua kelurahan telah memiliki jaringan internet dasar di kantor pemerintahannya. Namun, sejumlah titik blank spot masih ditemukan akibat luasnya wilayah. Karena itu, inventarisasi wilayah yang belum terlayani terus dilakukan guna menentukan titik yang bisa dijangkau provider maupun yang memerlukan dukungan pemerintah.

Peningkatan kapasitas jaringan pada lokasi yang sudah terpasang turut dilakukan demi memberikan pelayanan yang lebih stabil dan cepat. Diskominfo juga bekerja sejalur dengan kebijakan Gratispol Provinsi Kaltim untuk memperluas layanan internet publik.

Selain ruang digital, aspek keamanan fisik juga tak luput dari perhatian. Pemasangan CCTV di titik strategis seperti kantor desa, camat, hingga fasilitas umum kini telah mencapai 50–60 persen. Pemkab juga menyiapkan solar panel sebagai solusi di daerah yang minim pasokan listrik agar perangkat tetap beroperasi.

Ronny menegaskan, penguatan komunikasi internal dan kemitraan dengan insan pers menjadi langkah awal penting dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya di Kutim. (Adv89).

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Kepala Dinas Sosial Kutai Timur (Kutim), Ernata Hadi Sujito, menegaskan bahwa penyaluran bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) difokuskan agar tepat sasaran.

Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Menurut Ernata, mekanisme penyaluran UEP dilakukan melalui usulan camat dan kepala desa setempat.

“Kami bekerja sama dengan seluruh camat dan kepala desa agar tidak ada warga miskin yang terlewat. Data yang masuk harus akurat agar bantuan benar-benar sampai ke yang berhak,” jelas Ernata.

Bantuan UEP sendiri bertujuan mendorong kemandirian ekonomi warga kurang mampu. Program ini memberikan modal usaha kepada penerima untuk mengembangkan usaha mikro maupun kegiatan produktif lain yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga.

Dengan demikian, bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam prosesnya, Dinas Sosial Kutim menekankan pentingnya validasi data. Tim dari Dinsos bersama perangkat desa akan memverifikasi setiap usulan warga agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Ernata menambahkan, langkah ini juga bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.

Masyarakat yang belum terdaftar diharapkan aktif berkoordinasi dengan aparat desa agar peluang memperoleh bantuan tidak terlewat.

Dinas Sosial Kutim menegaskan komitmennya untuk transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan bantuan sosial di seluruh wilayah Kutim.

“Dengan mekanisme yang jelas, kami yakin UEP dapat membantu warga meningkatkan ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian mereka dalam jangka panjang,” tutup Ernata. (Adv14)

KUTAI TIMUR, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernat – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur (Kutim) mempercepat proses validasi data kemiskinan di wilayahnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Validasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, serta kepala desa di Kutim.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan bahwa validasi data menjadi prioritas utama menjelang penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap warga miskin mendapatkan haknya. Tidak boleh ada yang terlewat, begitu juga data yang salah sasaran harus segera diperbaiki,” ujar Ernata. Selasa,(18/11/2025).

Proses validasi mencakup pengecekan data individu maupun keluarga, verifikasi kondisi ekonomi, serta pemutakhiran data penerima bantuan dari tahun sebelumnya.

Menurut Ernata, kolaborasi dengan perangkat desa dan kecamatan sangat penting agar informasi yang masuk akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Dinsos Kutim juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses validasi.

Data yang sudah diperiksa kemudian akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, hingga program stimulan lainnya.

Erna menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menekan angka kemiskinan di Kutim melalui pendataan yang akurat.

“Dengan data yang valid, kami bisa menyalurkan bantuan secara tepat, efisien, dan transparan. Ini bagian dari upaya kita membangun Kutim yang lebih sejahtera,” jelasnya.

Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan diharapkan tetap aktif berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk memastikan datanya tercatat.

Dinas Sosial Kutim menegaskan bahwa validasi data akan terus dilakukan secara berkala agar program sosial berjalan efektif dan berkelanjutan. (Adv13)