Hari: 20 November 2025

SANGATTA, IMENEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan langkah strategis untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan setara melalui Program Sekolah Rakyat (SR).

Sebanyak 15 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tercatat sebagai calon peserta program yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) ini.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan proses verifikasi menjadi tahap penting karena tidak semua anak yang terdata otomatis bersedia mengikuti program. Kamis (20/11/2025).

“15 ribu itu akan kita verifikasi dan validasi. Kita pastikan siapa yang bersedia ikut dan siapa yang tidak. Tidak semua otomatis,” ujar Ernata.

Program SR menampung peserta mulai dari SD hingga SMA dalam satu kompleks terpadu, dengan fasilitas lengkap dari pemerintah pusat, termasuk ruang kelas, kantor, asrama, perlengkapan belajar, hingga lapangan olahraga.

Pemkab Kutim telah menyiapkan lahan seluas lima hektare di Jalan Simono, Sangatta Utara, yang saat ini tengah dikaji oleh berbagai instansi, termasuk Dinas PUPR, Dinas Perumahan, BPKAD, dan Badan Pertanahan Nasional.

“Setelah kajian selesai, baru kita ajukan ke Kemensos. Mereka akan survei dan memutuskan kelayakan lokasi,” jelas Ernata.

Ia menambahkan, kapasitas tiap kelas akan mengikuti standar nasional, yakni 25–30 siswa. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua peserta.

“Orang tua yang menentukan, apakah anaknya akan dititipkan di sekolah ini atau tidak,” kata Ernata.

Program Sekolah Rakyat di Kutai Timur diharapkan dapat membuka akses pendidikan berkualitas, mendorong pemerataan, dan memberi kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk berkembang secara optimal, sekaligus menyediakan fasilitas lengkap yang mendukung proses belajar mengajar secara terpadu. (Adv61)

SANGATTA, IMENEWS.ID — Penyaluran bantuan sosial di Kutai Timur kini lebih terukur dan transparan berkat mekanisme verifikasi ketat yang diterapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menegaskan, data keluarga penerima bantuan harus valid, sehingga bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Untuk sementara, kategori miskin ada beberapa, yaitu desil 1 sampai desil 5. Desil 1 itu masyarakat berpenghasilan di bawah 500 ribu, sedangkan desil 2 yang punya penghasilan 500 ribu hingga 600 ribu,” jelas Ernata. Kamis (20/11/2025).

Selain memperhitungkan pendapatan, penentuan status kemiskinan juga mempertimbangkan pengeluaran keluarga.

Kejujuran masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan data akurat, sementara warga sekitar berperan sebagai pengawas sosial.

“Kalau masyarakat sekitar menilai seseorang tidak mampu, silakan laporkan ke Pak RT. Fungsi kontrol sosial ini sangat penting,” imbuhnya.

Proses verifikasi melibatkan petugas lapangan serta koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan RT setempat.

Sumber data yang digunakan berasal dari Sensus Sosial Ekonomi (SOSEK) dan data P3K, yang kemudian divalidasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data itu berasal dari Adatika, awalnya dari SOSEK dan P3K. Kami pastikan semua diverifikasi langsung,” tambah Ernata.

Kriteria kemiskinan ini menjadi dasar penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial, mulai dari bahan kebutuhan pokok, pelatihan usaha produktif, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mekanisme yang ketat, Dinsos Kutim berkomitmen menghadirkan sistem bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan transparan.

“Intinya, setiap keluarga yang memang membutuhkan bantuan harus benar-benar menerima. Ini bagian dari tanggung jawab kami agar bantuan sosial tepat guna,” tutup Ernata. (Adv62)

SANGATTA, IMENEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menunjukkan perhatian khusus kepada para veteran dengan program pemberian tali asih.

Program ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa.

Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok yang telah mengabdi bagi negara.

“Para veteran ini memang kita hargai dan hormati. Dinas Sosial sengaja mengalokasikan anggaran untuk tali asih, yang diberikan setiap tahun. Ini bentuk perhatian kita agar mereka merasa dihargai,” ujar Ernata. Kamis (20/11/2025).

Program tali asih mencakup dukungan finansial yang diberikan satu kali dalam setahun. Meski nominalnya tidak besar, Ernata menekankan nilai moral dan simbolis yang terkandung di dalamnya lebih penting.

“Kehadiran pemerintah bukan hanya soal uang, tetapi juga pengakuan atas jasa-jasa para veteran,” jelasnya.

Dinsos Kutim menyadari bahwa perhatian terhadap veteran juga memiliki dampak sosial yang luas.

Kehadiran pemerintah di sisi para pahlawan dapat menguatkan rasa nasionalisme dan penghormatan generasi muda terhadap jasa para veteran.

Selain itu, program ini mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, menegaskan bahwa kelompok rentan dan berjasa tetap menjadi prioritas.

Dengan program tali asih, Dinsos Kutim berharap veteran tidak hanya mendapatkan dukungan finansial, tetapi juga penghargaan moral yang layak.

“Kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk para veteran. Mereka bagian dari sejarah dan identitas kita,” tutup Ernata.

Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kutai Timur tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat, menjaga nilai-nilai penghargaan terhadap jasa para pahlawan. (Adv63)

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur memberikan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang menjalani pembinaan. Kamis, (20/11/2025).

Program ini bertujuan untuk membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada mengemis di jalanan.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diikuti upaya pemberdayaan.

“Kami tidak sekadar menertibkan mereka, tapi juga membekali mereka dengan keterampilan agar bisa memiliki penghasilan tetap,” ujarnya.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai bidang sesuai minat dan kemampuan peserta, mulai dari kerajinan tangan, menjahit, pertukangan ringan, hingga keterampilan usaha mikro.

Selain keterampilan teknis, peserta juga diberikan pembekalan mengenai manajemen keuangan sederhana, agar hasil kerja mereka dapat dikelola dengan baik.

Dinsos bekerjasama dengan berbagai lembaga dan mitra pelatihan untuk memastikan program berjalan efektif. Pendampingan diberikan secara bertahap agar para peserta benar-benar mampu memanfaatkan keterampilan yang didapat untuk kehidupan sehari-hari.

“Tujuan kami adalah membangun kemandirian ekonomi mereka, sehingga mereka tidak lagi kembali ke jalanan untuk mengemis,” tambah Ernata.

Selain pelatihan keterampilan, Dinsos juga mendorong peserta untuk memanfaatkan jaringan sosial di desa dan kecamatan masing-masing.

Hal ini diharapkan dapat membuka peluang usaha atau pekerjaan, serta memperkuat dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat sekitar.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Dinsos Kutim dalam memberdayakan masyarakat marjinal sekaligus menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Ernata menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya menguntungkan peserta, tetapi juga masyarakat luas yang merasakan dampak positif dari pengurangan aktivitas mengemis di ruang publik. (Adv21)

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur memberikan pembinaan khusus bagi badut jalanan agar tidak lagi mengemis di jalanan, melainkan memiliki alternatif penghasilan yang lebih layak.

Program ini merupakan bagian dari upaya Dinsos untuk memberdayakan masyarakat marjinal sekaligus menjaga ketertiban di ruang publik.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan badut jalanan selama ini sering terlihat mengamen atau menghibur di jalan-jalan sambil meminta uang dari masyarakat.

“Kami tidak melarang mereka berkegiatan, tetapi kami ingin memastikan mereka memiliki penghasilan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar mengemis di jalan,” ujar Ernata. Kamis, (20/11/2025).

Dalam program pembinaan ini, para badut jalanan diberikan pelatihan keterampilan yang dapat menunjang mata pencaharian, seperti pelatihan seni pertunjukan, kerajinan tangan, hingga keterampilan usaha mikro.

Selain itu, mereka juga dibekali pemahaman tentang manajemen penghasilan agar dapat mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik.

Ernata menambahkan, pembinaan ini dilakukan secara bertahap dengan pendampingan dari petugas Dinsos dan mitra terkait. Para badut juga mendapatkan motivasi agar mampu mandiri secara ekonomi tanpa harus mengemis di ruang publik.

“Kami ingin mereka tetap bisa berkarya, tapi dengan cara yang lebih profesional dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat,” tambahnya.

Langkah pembinaan ini juga melibatkan unsur masyarakat dan aparat desa agar badut jalanan memiliki tempat untuk menyalurkan keterampilan mereka dengan aman dan terstruktur.

Selain itu, Dinsos juga membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti program pemberdayaan sosial lainnya.

Ernata berharap program ini dapat mengurangi jumlah pengemis di jalanan sekaligus memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketergantungan ekonomi.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk menyejahterakan masyarakat Kutim tanpa merugikan ketertiban umum,” pungkasnya. (Adv20)

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berkeliaran di sejumlah titik kota. Kamis, (20/11/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan pembinaan kepada para gepeng agar tidak kembali beraktivitas di jalanan.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan penertiban dilakukan secara berkala karena masih banyak ditemui gepeng dan oknum yang mencari penghasilan dengan mengemis di jalan-jalan protokol.

“Kami bersama Satpol PP rutin turun melakukan penertiban. Tujuannya bukan hanya menertibkan, tetapi juga memberikan pembinaan agar mereka tidak lagi turun ke jalan,” ujar Ernata.

Dalam operasi tersebut, sejumlah gepeng ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan awal.

Setelah itu, mereka diserahkan ke Dinsos Kutim untuk dilakukan asesmen lebih mendalam, termasuk mengetahui identitas, domisili, dan alasan mereka mengemis.

Dari proses tersebut, petugas juga menentukan apakah yang bersangkutan berupa warga lokal atau pendatang.

Ernata menjelaskan bahwa sebagian besar gepeng melakukan aktivitas di jalanan karena alasan ekonomi.

Namun, ia menegaskan bahwa cara tersebut tidak dibenarkan karena dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

“Kami selalu memberikan pemahaman bahwa mengemis bukan solusi. Ada program pembinaan dan pelatihan yang bisa mereka ikuti,” tambahnya.

Setelah proses asesmen, para gepeng diberikan arahan, pembinaan mental, dan motivasi. Bagi mereka yang bersedia, Dinsos juga menawarkan pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan.

Sementara bagi gepeng yang berasal dari luar daerah, Dinsos memfasilitasi pemulangan ke kampung halaman.

Ernata berharap masyarakat tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan agar aktivitas tersebut tidak terus berulang.

Ia menegaskan, penertiban akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kutim. (Adv19)