Hari: 21 November 2025

SANGATTA, IMENEWS.ID – Upaya memperluas akses pelayanan kesehatan terus dilakukan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kutai Timur (Kutim), meskipun seluruh pejabatnya masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Keterbatasan itu tidak menghalangi Labkesda untuk mengembangkan inovasi yang mampu mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama pelajar.

Plt Kepala Labkesda Kutim, Gregorius Gebo, mengungkapkan bahwa status kepegawaian yang belum definitif memunculkan kebutuhan akan dukungan serius dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan. “Kami semua masih PLT, belum definitif. Karena itu kami berharap ada dukungan untuk penguatan pelayanan,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang kini dijalankan adalah program jemput bola di sekolah-sekolah. Melalui skema ini, petugas Labkesda langsung mendatangi sekolah untuk melakukan pemeriksaan narkoba bagi siswa SMA. Gregorius menilai cara ini lebih efektif karena masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke laboratorium.

“Kalau mereka ke sini tentu membutuhkan biaya. Jadi kami yang datang,” jelasnya. Jumat (21/11/2025).

Selain pemeriksaan narkoba, Labkesda juga tengah mempersiapkan layanan cek keamanan pangan di kantin sekolah. Program tersebut diharapkan dapat memastikan makanan yang dikonsumsi pelajar aman dan higienis. Namun demikian, jarak lokasi Labkesda dari pusat permukiman masih menjadi hambatan utama yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Beberapa dokter praktik swasta telah membantu melalui kerja sama rujukan, namun penguatan fasilitas tetap menjadi kebutuhan mendesak. Gregorius berharap Pemda dapat segera memberikan dukungan agar layanan Labkesda semakin merata dan responsif. “Semoga Pemda bisa memaksimalkan peran Labkesda untuk pelayanan masyarakat,” tutupnya. (Adv68).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan layanan inovatif bernama “Cap Jempol” atau Cara Pelayanan Jemput Bola Warga Belajar.

Program ini memungkinkan anak-anak yang terputus dari pendidikan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, setara SD, SMP, dan SMA, dengan ijazah resmi yang diakui negara.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa Cap Jempol merupakan bukti nyata pemerintah hadir hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

“Dengan layanan seperti Cap Jempol, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak di Kutim untuk tidak sekolah. Pemerintah hadir sampai ke pintu rumah warga,” ujarnya saat peluncuran di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025).

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menambahkan program ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan sosial yang selama ini menghalangi akses pendidikan. Alih-alih menunggu warga datang ke pusat layanan, Cap Jempol mendatangi langsung desa, pondok pesantren, dan komunitas terpencil.

Peluncuran ini juga menandai integrasi Cap Jempol dalam Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK), yang mengedepankan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Hadir dalam acara Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala DPPKB Achmad Junaidi, Forkopimda, serta perwakilan OPD terkait, memperkuat dukungan terhadap program ini.

Pemkab Kutim berharap melalui Cap Jempol, kesetaraan pendidikan dapat segera terwujud, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Program ini diharapkan mempercepat eliminasi angka anak tidak sekolah sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap pendidikan inklusif, merata, dan solutif. (Adv95).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui peluncuran Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyerahkan dokumen Rencana Aksi Daerah SITISEK kepada seluruh pemangku kepentingan dalam acara yang digelar di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025). Program ini menandai dimulainya upaya sistematis melibatkan seluruh sektor, termasuk perusahaan swasta.

Bupati Ardiansyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meminta perusahaan di Kutim melaporkan anak karyawan yang tidak sekolah agar tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan. “Penanganan ATS adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan setiap anak mendapat pendidikan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala Disdikbud Mulyono, Kepala DPPKB Achmad Junaidi, serta unsur Forkopimda.

Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menyatakan bahwa SITISEK didukung dengan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.

Perbup terkait sedang dirancang dengan pendampingan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, meski beberapa aspek sanksi masyarakat yang menolak program masih dibahas.

Mulyono menambahkan bahwa Kutim memiliki pondasi pendidikan yang kuat, terbukti dengan jumlah lembaga PAUD yang mencapai 380–400 unit, melebihi jumlah desa.

Selain itu, program SITISEK telah menekan jumlah ATS hampir 3.000 anak. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, upaya ini diyakini akan memastikan seluruh anak Kutim mendapatkan pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah. (Adv94).

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur mempermudah akses layanan kesehatan bagi warga yang sedang sakit dengan memperbolehkan aktivasi BPJS Kesehatan meski masih dalam masa tunggu.

Langkah ini bertujuan agar warga yang membutuhkan perawatan medis tidak terhambat oleh prosedur administratif.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan kebijakan ini menjadi solusi bagi warga kurang mampu yang mendadak memerlukan pelayanan kesehatan. “Bagi warga yang sedang sakit, kami bisa mengaktifkan BPJS mereka segera. Mereka tidak perlu menunggu masa tunggu selesai untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya. Jumat (21/11/2025).

Selain itu, Dinsos juga memastikan pendaftaran BPJS gratis bagi warga kurang mampu tetap mudah, cukup menggunakan Kartu Keluarga (KK) tanpa harus menunggu kartu fisik.

Sistem ini memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga identitas warga dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat.

Ernata menambahkan bahwa kemudahan ini diharapkan bisa meningkatkan akses kesehatan dan mencegah warga menunda pengobatan karena kendala administrasi.

“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga. Dengan sistem aktivasi cepat ini, kami memastikan warga yang sakit tidak terhambat untuk mendapatkan layanan medis,” katanya.

Selain aktivasi, Dinsos terus memberikan pendampingan bagi peserta BPJS, termasuk informasi hak dan kewajiban, prosedur klaim, serta akses ke fasilitas kesehatan.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kutai Timur meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan menyeluruh.

Dengan kebijakan ini, warga Kutim yang kurang mampu dan sedang sakit kini dapat memperoleh pelayanan medis tanpa hambatan, memperkuat jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv24)

KUTAI TIMUR, IMENEWS.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur mempermudah pendaftaran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dengan sistem yang tidak lagi membutuhkan kartu fisik.

Cukup dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK), warga sudah dapat langsung mendapatkan layanan kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan inovasi ini bertujuan mempercepat akses layanan kesehatan dan menghilangkan kendala administratif yang sebelumnya kerap dialami warga.

“Sekarang warga yang mendaftar untuk BPJS gratis tidak perlu menunggu kartu fisik. Dengan KK saja, mereka sudah bisa mendapatkan layanan medis di fasilitas kesehatan,” ujarnya. Jumat (21/11/2025).

Pendaftaran yang terintegrasi ini memanfaatkan sistem digital Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga identitas warga dapat diverifikasi secara cepat dan akurat.

Sistem ini juga memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan.

Ernata menambahkan bahwa kemudahan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan, sekaligus mengurangi risiko warga menunda pemeriksaan kesehatan karena menunggu kartu fisik.

“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga. Dengan sistem baru ini, kami berharap tidak ada warga miskin yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan,” ujarnya.

Selain pendaftaran, Dinsos juga terus memberikan pendampingan kepada warga mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS, termasuk cara mengakses fasilitas kesehatan, prosedur klaim, dan manfaat program secara lengkap.

Program BPJS gratis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kutai Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesehatan yang mudah dan cepat.

Dinsos berjanji akan terus memantau pelaksanaan program agar setiap warga yang membutuhkan benar-benar menerima manfaatnya. (Adv23)

SANGATTA, IMENEWS.ID – Keinginan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kutai Timur menjadi pusat rujukan pemeriksaan penyakit menular masih harus tertunda akibat sejumlah hambatan teknis dan administratif. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Labkesda Kutim, Gregorius Gebo, menyampaikan bahwa pihaknya terus mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur, namun masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi.

Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan lanjutan TBC seharusnya dapat dialihkan ke Labkesda. Apalagi ruangan khusus berstandar Biosafety Level 2 (BSL-2) sudah tersedia. Namun, alat utama yakni Tes Cepat Molekuler (TCM) yang penting untuk mendeteksi TBC secara cepat dan akurat, hingga kini belum dimiliki.
“Sebenarnya kami ingin jadi rujukannya dengan TCM, tapi alatnya belum ada,” katanya. Jumat (21/11/2025).

Selain itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga belum dapat dilakukan karena persyaratan yang belum terpenuhi. Tanpa MoU tersebut, pasien dengan kartu BPJS belum bisa memanfaatkan layanan Labkesda.
“Kami MOU belum bisa sama BPJS, sehingga pasien BPJS belum bisa ke sini,” jelas Gregorius.

Persyaratan utama kerja sama tersebut adalah keberadaan dokter spesialis Patologi Klinik. Namun Labkesda Kutim saat ini belum memiliki dokter dengan spesialisasi tersebut. Kondisi ini berdampak pada layanan yang sebenarnya bisa diberikan, seperti pemeriksaan Prolanis, yang akhirnya tetap harus dibayar secara mandiri oleh masyarakat.

“Kesimpulannya, kami harus punya dokter patologi klinik dulu, tapi sekarang belum ada,” tutupnya. (Adv67).

Kutai Timur, IMENEWS.ID – Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara menguatkan kerja kolaboratif antara puskesmas, desa, dan kader pendamping masyarakat (KPM) untuk mempercepat penurunan angka stunting. Langkah ini ditopang dengan penerapan sistem satu data yang dinilai penting dalam memastikan ketepatan sasaran program.

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, mengatakan bahwa selama ini perbedaan data menjadi kendala utama. “Data puskesmas, desa, dan KPM tidak pernah sama. Di rapat pun sering muncul perdebatan. Karena itu kami buat SOP baru agar semua mengacu pada alur yang jelas dan satu data,” terangnya. Jumat (21/11/2025).

Dengan adanya penyelarasan tersebut, kini seluruh desa diwajibkan melapor ke kecamatan setiap tanggal 10. Data kemudian diverifikasi sebelum diteruskan ke kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih.

Selain memperbaiki koordinasi, kecamatan juga menyiapkan Rumah Rehab Gizi sebagai pusat penanganan anak berisiko stunting. Didukung oleh CSR PT Kaltim Prima Coal (KPC), fasilitas ini akan menyediakan makanan bergizi yang disajikan langsung kepada anak, sekaligus menjadi lokasi edukasi bagi orang tua.

Menurut Hasdiah, selama ini pemberian makanan tambahan yang langsung dikirim ke rumah tidak efektif karena tidak dapat dipastikan dikonsumsi oleh anak. “Dengan model baru, anak datang ke rumah rehab gizi dan makan di tempat. Orang tuanya pun mendapat pendampingan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penurunan stunting membutuhkan kerja bersama seluruh unsur. “Kami ingin keberhasilannya lebih besar dari sebelumnya. Dengan satu data dan rumah rehab gizi, kami optimistis angka stunting bisa ditekan,” pungkasnya. (Adv66).

Kutai Timur, IMENEWS.ID – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus digelorakan Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara melalui program pemanfaatan pekarangan rumah. Program ini menekankan pentingnya kemandirian pangan keluarga dengan menanam beragam komoditas skala kecil namun berdaya guna tinggi. Jumat (21/11/2025).

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, menyampaikan bahwa setiap rumah tangga diwajibkan menanam enam jenis komoditas yang meliputi buah, sayuran, tanaman obat keluarga (toga), ikan, ternak, serta lumbung hidup. Aturan ini dirancang agar masyarakat memiliki ketahanan pangan mandiri meski tinggal di wilayah dengan lahan terbatas.

“Tahun ini kami fokuskan pada jagung sebagai lumbung hidup. Setiap rumah wajib menanamnya sebagai bagian ketahanan pangan,” ujar Hasdiah.

Ia menjelaskan, jagung dipilih karena mudah ditanam di berbagai media, termasuk karung atau pot, sehingga sangat cocok untuk kondisi pertanian perkotaan di Sangatta Utara. Selain itu, warga juga diarahkan menanam sayur dan toga guna menunjang kesehatan keluarga.

Program ini tidak hanya menumbuhkan kemandirian, tetapi juga meningkatkan semangat gotong royong. Beberapa RT mulai membuat kelompok tani kecil untuk saling bertukar bibit dan pengalaman menanam. Pemerintah kecamatan melibatkan penyuluh pertanian untuk pendampingan dan edukasi pengolahan panen.

Untuk memotivasi partisipasi masyarakat, kecamatan juga menyiapkan lomba pekarangan terbaik dengan tiga rumah sebagai pemenang. Hadiah ini diharapkan mampu mendorong kreativitas warga dalam memaksimalkan lahan terbatas.

Hasdiah optimistis langkah ini dapat menciptakan Sangatta Utara sebagai kawasan perkotaan yang mandiri dalam menyediakan pangan rumah tangga. “Harapan kami, warga bisa memproduksi kebutuhan sederhana dari pekarangan sendiri,” pungkasnya, (Adv65).

Sangatta Utara – Program “Kampung Beragam” kembali digelar Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara sebagai upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Program yang telah berjalan empat tahun ini terbukti menjadi wadah edukasi dan pembinaan bagi warga di tingkat RT. Jumat (21/11/2025).

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, menyampaikan bahwa Kampung Beragam dirancang bukan sekadar lomba, melainkan gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Respons positif masyarakat, kata dia, membuat program ini terus berlangsung setiap tahun.

“Tahun ini penilaian kembali dilakukan, setelah selama setahun penuh kami memberikan pembinaan kepada seluruh RT,” ujarnya.

Tahun lalu, tercatat 98 RT mengikuti lomba dari total 214 RT. Partisipasi tahun ini diprediksi meningkat karena kecamatan telah menetapkan kewajiban keikutsertaan seluruh RT, ditambah peningkatan anggaran RT hingga Rp250 juta per RT.

Penilaian program berfokus pada kemampuan warga dalam mengelola sampah, memanfaatkan barang bekas, dan menjaga estetika lingkungan. Pengelolaan sampah dari rumah menjadi prioritas agar volume sampah ke TPS dapat ditekan.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa sampah organik bisa menjadi kompos, dan sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali. Kreativitas warga menjadi salah satu poin penting,” jelasnya.

Hasdiah berharap Kampung Beragam menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah kecamatan akan terus memberikan pendampingan agar dampaknya terasa nyata bagi kehidupan sehari-hari warga. (Adv64)