Hari: 25 November 2025

Kutai Timur, IMENEWS.ID – Dua desa di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, menjadi penerima program jaringan PDAM pada tahun 2024. Program ini memberikan akses air bersih langsung ke rumah-rumah warga.

Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid, menyebutkan bahwa kedua desa yang mendapat program tersebut adalah Desa Kelinjau Ilir dan Desa Kelinjau Ulu.

“Untuk jaringan tahun ini alhamdulillah masuk tapi baru dua desa yang dilayani, Desa Kelinjau Ilir dan Ulu,” ungkap Harun saat diwawancara.

Program PDAM merupakan terobosan penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Dengan program ini, warga tidak perlu lagi mengambil air dari sumber yang jauh atau menggunakan air yang kualitasnya belum terjamin.

Harun menyampaikan harapannya agar program serupa dapat diperluas ke desa-desa lain di Kecamatan Muara Calong, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih.

“Harapan kami mudah-mudahan untuk Desa Senyiur dan desa-desa di Hulu seperti Long Na, Long Kes dan lainnya bisa di tahun depan ada PDAM masuk,” jelasnya. Selasa (25/11/2025).

Meski dua desa sudah menikmati layanan PDAM, masih ada enam desa di Kecamatan Muara Ancalong yang belum memiliki jaringan PDAM sama sekali. Keenam desa tersebut adalah Desa Longpo, Long Kota, Longna, Gemar, Muara Dun, dan Teluk Baru.

Pemerintah Kecamatan Muara Ancalong telah menyampaikan proposal pengadaan jaringan PDAM untuk keenam desa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Permohonan tersebut bahkan kembali disampaikan saat kunjungan Bupati pada tanggal 4 November lalu.

“Kemarin terakhir kunjungan Pak Bupati tanggal 4, kita sampaikan lagi permohonan untuk saluran PDAM di enam desa di Hulu itu,” tambah Harun.

Dengan adanya program PDAM yang sudah berjalan di dua desa, diharapkan dapat menjadi contoh baik untuk perluasan akses air bersih ke seluruh wilayah Kecamatan Muara Ancalong di masa mendatang. (ADV40)

Kutai Timur, IMENEWS.ID – Enam desa di Kecamatan Muara Calong, Kabupaten Kutai Timur, hingga kini masih belum memiliki jaringan air bersih PDAM. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kecamatan yang terus mengupayakan solusi.

Camat Muara Calong, Harun Al Rasyid, menyebutkan keenam desa yang belum terlayani PDAM adalah Desa Longpo, Long Kota, Longna, Gemar, Muara Dun, dan Teluk Baru.

“Untuk PDAM ini kami masih ada PR 6 desa yang masih belum memiliki jaringan PDAM,” ungkap Harun saat diwawancarai. Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, permohonan untuk pengadaan jaringan PDAM di keenam desa tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bahkan saat kunjungan Bupati pada tanggal 4 November lalu, permohonan tersebut kembali disampaikan.

“Kemarin terakhir kunjungan Pak Bupati tanggal 4, kita sampaikan lagi pas Pak Bupati peresmian kantor desa Muara Dun dan pelantikan kepala desa Kelinggi Jauh Ilir. Itu kita sampaikan lagi permohonan untuk saluran PDAM di enam desa di Hulu itu,” jelasnya.

Meski jaringan PDAM belum terealisasi, Harun mengapresiasi program jaringan Indohome (In The Home) yang tahun ini sudah masuk ke dua desa, yakni Desa Kelinggi Jauh Ilir dan Kelinggi Jauh Ulu.

“Untuk jaringan in the home tahun ini alhamdulillah masuk tapi baru dua desa yang dilayani,” ujarnya.

Harun berharap untuk desa-desa lainnya, khususnya Desa Senyur dan desa-desa di wilayah Hulu seperti Long Na dan Long Kes, bisa mendapatkan program Indohome pada tahun depan.

Sementara itu, untuk akses internet, kondisinya cukup membaik dengan adanya bantuan Starlink dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah terpasang di setiap kantor desa sejak tahun ini.

“Alhamdulillah untuk Starlink sudah ada bantuan dari Diskominfo, sudah ada per tiap-tiap kantor desa itu ada masuk,” katanya.

Bahkan di masyarakat, sudah ada yang berinisiatif menjual layanan Starlink secara mandiri, menunjukkan antusiasme warga terhadap kebutuhan akses internet.

Dengan adanya program PDAM yang terus diusulkan, diharapkan persoalan air bersih di enam desa di Kecamatan Muara Calong dapat segera teratasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (ADV39)

MUARA ANCALONG, IMENEWS.ID – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan delapan perusahaan swasta berhasil mewujudkan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Muara Ancalong. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat bahu-membahu mengatasi permasalahan infrastruktur di daerah terpencil.

Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid menyampaikan, program penimbunan jalan sepanjang 2,5 kilometer yang telah terealisasi merupakan hasil koordinasi yang baik antara instruksi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dengan dukungan penuh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

“Kami kemarin berinisiatif dari yang diinstruksikan langsung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk penimbunan jalan, utamakan yang di 4 kilo ini. Kemarin kita udah nimbun sekitar 2,5 kilo dibantu oleh perusahaan-perusahaan sekitar,” ujar Harun. Selasa (25/11/2025).

Harun merinci, delapan perusahaan yang memberikan dukungan dalam program perbaikan infrastruktur jalan ini adalah PT TPA, PT BTPCS, PT Triple S, PT CDM, PT BTKMS, PT BTSAS, PT PBA, dan PT Info Tani. Mereka menyediakan alat berat, material timbunan, dan tenaga kerja secara sukarela melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Dibantu dan disupport oleh perusahaan-perusahaan sekitar di Muara Ancalong. Dari PT TPA, BTPCS, Triple S dan CDM, BTKMS, BTSAS, PT PBA dan Info Tani,” jelasnya menyebutkan satu per satu perusahaan yang berkontribusi.

Kontribusi delapan perusahaan ini sangat signifikan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk penanganan infrastruktur darurat. Dengan bantuan alat berat dan material dari perusahaan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.

Harun menegaskan, program perbaikan jalan ini merupakan instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang melihat urgensi permasalahan akses jalan di Muara Ancalong. Kepemimpinan yang responsif ini menjadi kunci suksesnya kolaborasi dengan pihak swasta.

“Ini berinisiatif dari yang diinstruksikan langsung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Mereka sangat concern dengan kondisi infrastruktur di daerah terpencil seperti Muara Ancalong,” ungkapnya.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Bupati melakukan kunjungan kerja ke Muara Ancalong dan melihat langsung kondisi jalan yang kerap terendam banjir sehingga menghambat aktivitas masyarakat dari tujuh desa.

Pola kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam program ini dinilai sangat efektif. Pemerintah kecamatan berperan dalam koordinasi, perizinan, dan pengawasan, sementara perusahaan-perusahaan menyediakan sumber daya teknis berupa alat berat dan material.

“Kami dari pemerintah kecamatan mengkoordinir, mengarahkan prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Sementara perusahaan-perusahaan menyediakan excavator, dump truck, dan material timbunan,” jelas Harun.

Pembagian peran yang jelas ini membuat pekerjaan berjalan lebih cepat dan terorganisir dengan baik. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dan setiap pihak fokus pada perannya masing-masing.

Harun mengapresiasi tinggi komitmen perusahaan-perusahaan dalam mengalokasikan program CSR untuk pembangunan infrastruktur di Muara Ancalong. Menurutnya, CSR tidak hanya harus fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Bukan hanya bantuan yang sifatnya konsumtif, tapi pembangunan infrastruktur yang dampaknya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Delapan perusahaan tersebut menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan berkontribusi pada pembangunan daerah tempat mereka beroperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip CSR yang mengutamakan keberlanjutan dan dampak positif bagi komunitas lokal.

Program perbaikan jalan menargetkan penimbunan sepanjang 4 kilometer dari Desa Kelinjau Ulu. Hingga saat ini telah terealisasi 2,5 kilometer, sementara 1,5 kilometer sisanya terkendala cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi.

“Ini kita masih ada kurang 1,5 kilo lagi yang belum kita timbun untuk ditingkatkan. Kemarin terkendala cuaca hujan lagi akhirnya stop semua, alat-alat perusahaan ditarik lagi,” jelasnya.

Meski terkendala cuaca, komitmen untuk menyelesaikan 1,5 kilometer sisanya tetap kuat. Begitu kondisi cuaca membaik, pekerjaan akan segera dilanjutkan dengan koordinasi yang sama baiknya.

Perbaikan infrastruktur jalan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dari tujuh desa di Muara Ancalong, yakni Desa Kelinjau Ulu, Kelinjau Ilir, Senyur, Longna, Longpok, Teluk Baru, Gemar, dan Longtesak.

“Di antar desa dari desa-desa Kelinjau ke desa-desa di Hulu maupun Desa Senyur. Seperti Desa Longna, Desa Longpok maupun Desa Teluk Baru. Ada Gemar, ada Desa Longtesak, ada enam desa kami di Hulu sana. Sama Senyur beda arah itu, itu tujuh desa,” paparnya.

Dengan jalan yang lebih tinggi dan tidak mudah terendam banjir, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat dari ketujuh desa tersebut tidak lagi terganggu saat musim hujan atau air sungai meluap.

Harun menjelaskan, masalah utama jalan di wilayahnya adalah sering terendam banjir karena karakteristik wilayah yang flat dan merupakan daerah basah. Penimbunan jalan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

“Jalan kami ini khususnya dari kilo 1 sampai kilo 4 Desa Kelinjau Ulu itu kalau misalnya air naik, banjir, jalannya tertutup. Jadi kita harapkan kalau setelah ditimbun ini masyarakat walaupun airnya naik itu tidak banjir,” ungkapnya.

Sebelum penimbunan dilakukan, warga terpaksa menggunakan ketinting atau perahu kecil untuk melintas saat jalan terendam. Kondisi ini sangat mengganggu dan meningkatkan biaya transportasi masyarakat.

Keberhasilan kerjasama Pemkab Kutai Timur dengan delapan perusahaan swasta dalam benah infrastruktur Muara Ancalong ini layak menjadi model bagi kecamatan-kecamatan lain di Kutai Timur, bahkan di daerah lain.

“Ini bisa jadi contoh bahwa dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan swasta, masalah infrastruktur di daerah terpencil bisa diatasi. Tidak harus selalu menunggu APBD atau APBN,” kata Harun.

Model kerjasama ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu daerah memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam.

Kerjasama ini juga menciptakan situasi win-win bagi semua pihak. Pemerintah terbantu dalam mengatasi keterbatasan anggaran, perusahaan menjalankan kewajiban CSR dengan tepat sasaran, dan masyarakat mendapat manfaat langsung berupa perbaikan infrastruktur.

“Ini sama-sama menguntungkan. Pemerintah terbantu, perusahaan dapat apresiasi dari masyarakat, dan yang paling penting masyarakat mendapat manfaat nyata,” ungkap Harun.

Citra positif perusahaan juga meningkat di mata masyarakat karena kontribusinya yang nyata. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal.

Harun berharap kerjasama yang sudah terjalin baik ini dapat terus berkelanjutan untuk program-program pembangunan lainnya di Muara Ancalong. Masih banyak infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

“Kami berharap kerjasama ini tidak berhenti di perbaikan jalan saja. Masih banyak yang perlu dibenahi seperti jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan tetap mendukung pembangunan di wilayah kami,” harapnya.

Koordinasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan akan terus dijaga melalui pertemuan rutin dan komunikasi yang intensif untuk membahas program-program pembangunan yang menjadi prioritas.

Harun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur atas kepemimpinan dan instruksi langsungnya, serta kepada delapan perusahaan yang telah berkontribusi nyata dalam perbaikan infrastruktur jalan.

“Terima kasih kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sangat perhatian dengan kondisi kami. Terima kasih juga kepada delapan perusahaan yang sudah seperti mitra pembangunan bagi kami,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras tim teknis dari pemerintah kecamatan dan perusahaan-perusahaan yang bekerja keras di lapangan untuk menyelesaikan pekerjaan penimbunan jalan.

Ke depan, Harun berharap pola kerjasama ini dapat diperluas tidak hanya untuk perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk program-program pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih luas lagi. Bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dengan gotong royong, pembangunan di Muara Ancalong bisa lebih cepat,” pungkasnya optimis.

Sinergi antara pemerintah dan swasta yang solid menjadi kunci percepatan pembangunan di daerah terpencil seperti Muara Ancalong, membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, keterbatasan anggaran bukanlah hambatan yang tidak bisa diatasi. (Adv38)

MUARA ANCALONG, IMENEWS.ID – Kondisi jalan yang terendam banjir di Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur memaksa warga menggunakan ketinting atau perahu kecil untuk beraktivitas. Kondisi ini sangat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dari tujuh desa yang bergantung pada akses jalan tersebut.

Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid mengatakan, saat musim hujan atau air sungai meluap, ruas jalan dari kilometer 1 hingga kilometer 4 di Desa Kelinjau Ulu benar-benar tertutup air dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.

“Jalan kami ini khususnya dari kilo 1 sampai kilo 4 Desa Kelinjau Ulu itu kalau misalnya air naik, banjir, jalannya tertutup. Kalau terjadi banjir masyarakat biasanya itu lewat pakai ketinting, pakai perahu kecil,” ujar Harun. Selasa (25/11/2025).

Ketinting atau perahu kecil bermotor menjadi satu-satunya alternatif transportasi saat jalan terendam. Namun, penggunaan ketinting sangat terbatas karena hanya bisa mengangkut sedikit penumpang dan barang, serta biaya operasionalnya lebih mahal dibanding kendaraan darat.

“Masyarakat terpaksa pakai ketinting karena tidak ada pilihan lain. Padahal kalau pakai ketinting itu ribet, tidak bisa bawa barang banyak, biayanya juga lebih mahal,” jelas Harun.

Kondisi ini sangat menyulitkan, terutama bagi petani yang harus mengangkut hasil panen, pedagang yang mendistribusikan barang dagangan, atau warga yang harus membawa barang bawaan dalam jumlah banyak.

Dampak paling dirasakan masyarakat adalah melonjaknya harga sembilan bahan pokok (sembako) saat jalan terendam banjir. Distribusi barang dari kota ke desa-desa terganggu, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan.

“Kalau jalan banjir, harga barang kebutuhan pokok langsung naik. Biaya angkut pakai ketinting mahal, otomatis pedagang naikin harga jual. Yang rugi ya masyarakat,” ungkap Harun.

Harga beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya bisa naik hingga 30-50 persen dari harga normal saat jalan bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah.

Para petani juga mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Mereka kesulitan membawa hasil panen seperti padi, sayuran, atau buah-buahan ke pasar karena keterbatasan kapasitas angkut ketinting.

“Petani kami banyak yang mengeluh. Hasil panen bagus tapi susah dibawa ke pasar. Kalau pakai ketinting tidak bisa banyak, kalau terlambat hasil panen bisa busuk. Akhirnya mereka jual murah ke tengkulak,” papar Harun.

Sistem tengkulak yang memanfaatkan situasi sulit ini membuat petani harus menjual hasil panen dengan harga jauh di bawah pasaran. Ketika dijual kembali di kota, harga melonjak tinggi, namun petani tidak mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut.

Tidak hanya petani, nelayan di kawasan Mesangat Sui juga menghadapi masalah serupa. Hasil tangkapan ikan yang melimpah tidak bisa segera dibawa ke pasar karena kendala transportasi.

“Nelayan kami juga sama. Tangkapan ikan banyak tapi susah dijual karena akses susah. Ikan cepat busuk kalau tidak segera dijual, akhirnya harga turun drastis,” jelasnya.

Ikan segar yang seharusnya bisa dijual dengan harga bagus terpaksa dijual murah atau bahkan dibuang karena sudah tidak layak konsumsi. Kondisi ini sangat merugikan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan.

Dampak jalan terendam tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pendidikan. Anak-anak sekolah dari tujuh desa kesulitan pergi ke sekolah saat banjir. Banyak yang terlambat atau bahkan tidak masuk sama sekali.

“Anak-anak sekolah kasihan. Kalau banjir mereka susah ke sekolah. Ada yang harus pakai ketinting, ada yang tidak berangkat sama sekali karena orangtua tidak punya biaya untuk sewa ketinting,” ungkap Harun prihatin.

Gangguan proses pendidikan ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Tertinggalnya materi pelajaran bisa berdampak pada prestasi akademik mereka.

Sektor kesehatan juga terdampak serius. Warga yang sakit tidak bisa segera mendapat pertolongan medis karena akses ke Puskesmas terhambat. Kondisi darurat kesehatan menjadi sangat berbahaya.

“Yang paling bahaya itu kalau ada yang sakit mendadak. Tidak bisa langsung ke Puskesmas, harus pakai ketinting dulu. Bisa terlambat penanganannya,” kata Harun.

Beberapa kasus penyakit yang sebenarnya bisa diselamatkan jika ditangani cepat, terpaksa berakhir dengan kondisi yang memburuk karena terlambat mendapat pertolongan medis. Ibu hamil yang akan melahirkan juga sangat terancam jika terjadi komplikasi saat jalan terendam.

Secara keseluruhan, kondisi jalan yang terendam menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat drastis. Bukan hanya harga barang yang naik, tetapi juga biaya transportasi untuk berbagai keperluan.

“Biaya hidup jadi mahal. Mau ke mana-mana harus sewa ketinting, harga barang naik, penghasilan malah turun karena susah jual hasil panen atau tangkapan. Masyarakat kami sangat terbebani,” ungkap Harun.

Kondisi ini berulang setiap tahun dan menjadi lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Masyarakat yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan malah terpuruk karena faktor infrastruktur yang tidak memadai.

Harun menekankan, jalan yang terendam ini merupakan satu-satunya akses bagi tujuh desa di Muara Ancalong, yakni Desa Kelinjau Ulu, Kelinjau Ilir, Senyur, Longna, Longpok, Teluk Baru, Gemar, dan Longtesak.

“Di antar desa dari desa-desa Kelinjau ke desa-desa di Hulu maupun Desa Senyur. Ada enam desa kami di Hulu sana. Sama Senyur beda arah itu, berarti tujuh desa yang sangat tergantung pada jalan ini,” jelasnya.

Dengan populasi ribuan jiwa, ketujuh desa tersebut sangat membutuhkan jalan yang layak agar aktivitas ekonomi dan sosial bisa berjalan normal sepanjang tahun, tidak hanya saat musim kemarau.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kecamatan telah melakukan penimbunan jalan sepanjang 2,5 kilometer dengan dukungan delapan perusahaan. Namun masih tersisa 1,5 kilometer yang belum tertangani karena terkendala cuaca.

“Jadi kita harapkan kalau setelah ditimbun ini masyarakat walaupun airnya naik itu tidak banjir sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka. Ini kita masih ada kurang 1,5 kilo lagi yang belum kita timbun,” ungkap Harun.

Penimbunan ini diharapkan bisa mengurangi dampak banjir sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan ketinting untuk beraktivitas. Namun, solusi permanen tetap diperlukan melalui program Multi Years dari pemerintah pusat.

Harun berharap program Multi Years dapat segera masuk untuk memberikan solusi permanen terhadap masalah infrastruktur jalan di wilayahnya. Dengan jalan yang baik dan sistem drainase memadai, aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan lancar sepanjang tahun.

“Harapan kami mudah-mudahan di tahun depan kelanjutan dari program Multi Years bisa segera masuk sehingga tidak mengganggu akses, tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” harapnya.

Program Multi Years tidak hanya akan menimbun jalan lebih tinggi, tetapi juga membangun struktur jalan yang permanen lengkap dengan sistem drainase yang baik sehingga air tidak menggenang di badan jalan.

Jika kondisi jalan tidak segera diperbaiki secara permanen, dampak jangka panjangnya sangat mengkhawatirkan. Kemiskinan akan terus menggerogoti masyarakat, kualitas pendidikan menurun, dan kesehatan masyarakat terancam.

“Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal masa depan masyarakat kami. Kalau jalan tidak bagus, ekonomi tidak berkembang, pendidikan terganggu, kesehatan terancam. Kami sangat mengharapkan perhatian serius dari pemerintah,” pungkas Harun.

Ketergantungan pada ketinting sebagai satu-satunya alternatif transportasi saat banjir jelas bukan solusi yang ideal. Masyarakat berhak mendapat akses infrastruktur yang layak untuk menunjang kehidupan dan aktivitas ekonomi mereka sepanjang tahun. (Adv37)