Hari: 27 November 2025

SANGATTA, IMENEWS.ID – Ketersediaan data yang minim dan tidak terintegrasi menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf) di Kutai Timur. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi Kreatif memperkenalkan program Sinergi Data Ekonomi Kreatif (SINDaKRAF) sebagai langkah membangun data tunggal yang komprehensif.

Kepala Bidang Ekraf, Akhmad Rifanie, mengatakan bahwa SINDaKRAF dihadirkan karena pemerintah membutuhkan satu sumber data yang valid untuk dasar perencanaan dan pelaksanaan program. Selama ini, data pelaku Ekraf tersebar di berbagai OPD, sehingga sulit memberikan gambaran akurat mengenai jumlah dan potensi subsektor kreatif.
“Sinergi itu artinya men-join-kan, mengerjasamakan OPD-OPD untuk membuat suatu kesatuan informasi,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).

Rifanie menyebut salah satu contoh ialah data UMKM yang banyak tersimpan di Dinas Koperasi. Padahal sebagian UMKM tersebut bergerak di subsektor Ekraf seperti kuliner dan kriya. Ketidakterpaduan data tersebut membuat pemerintah tidak dapat memetakan kebutuhan pelaku secara menyeluruh.

SINDaKRAF hadir untuk memastikan bahwa data Ekraf Kutim dapat dihimpun secara sistematis dan digunakan untuk pengukuran perkembangan sektor. Tanpa data detail, pemerintah tidak bisa memastikan jumlah pelaku musik, fotografi, videografi, dan subsektor lainnya.

“Data kita yang belum lengkap tidak akan memberikan informasi yang akurat,” tegasnya.

Dengan program ini, pemerintah berharap proses perencanaan, pembinaan, dan pengalokasian dukungan dapat berjalan lebih terarah. Pelaku Ekraf yang selama ini belum tersentuh program juga berpeluang besar untuk terakomodasi. Integrasi data menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah. (Adv82).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Rencana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Meski wacana tersebut mendapat dukungan, sejumlah tantangan administratif dan kebutuhan anggaran diyakini menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan Ekraf masih berada di bawah Dinas Pariwisata (Dispar).

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kutim, Akhmad Rifanie, menyebut bahwa pembentukan OPD baru merupakan langkah yang patut dipertimbangkan, namun memerlukan kesiapan menyeluruh. “Kami mendukung saja kalau memang dibuat OPD baru. Tapi proses pembentukan dinas itu tidak sederhana, banyak hal yang harus dipikirkan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, aspek paling krusial adalah kebutuhan anggaran yang otomatis meningkat seiring berdirinya lembaga baru. Selain itu, pembentukan OPD harus ditopang dengan regulasi yang kuat berupa Peraturan Daerah (Perda). “Kemampuan anggaran harus dihitung benar. Selain itu, perlu Perda dan aturan turunan untuk pembentukannya,” jelas Rifanie.

Ia juga menyoroti kedekatan antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam setiap destinasi wisata, keberadaan kuliner, suvenir, hingga pertunjukan seni tidak terpisahkan dari aktivitas pariwisata. Karena itu, pemisahan OPD harus memperhatikan kesinambungan program antara kedua sektor.

Rifanie menambahkan, pembentukan OPD baru berarti membangun struktur organisasi dari awal, termasuk penempatan pejabat dan penyusunan program kerja. Kondisi ini memerlukan kesiapan sumber daya sekaligus komitmen kuat pemerintah.

“Kalau tujuannya untuk fokus, saya lebih cenderung mendukung adanya OPD baru. Tapi kembali lagi, semua harus mempertimbangkan kemampuan daerah,” tegasnya.

Ia berharap wacana tersebut dikaji secara komprehensif demi kepentingan pelaku Ekraf dan peningkatan kontribusi sektor kreatif terhadap pembangunan daerah. (Adv81).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Upaya peningkatan edukasi kebencanaan terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur (Kutim) dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar dan komunitas relawan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sejak dini. Kamis (27/11/2025).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, menjelaskan bahwa BPBD kini memiliki banyak relawan yang telah dibentuk dari berbagai sektor. “Alhamdulillah, relawan kita cukup banyak. Tantangannya tinggal bagaimana mereka mempraktikkan pengetahuan secara langsung,” ujarnya.

Salah satu program unggulan BPBD adalah Sekolah Tangguh Bencana (STB), yang tidak hanya memberikan pembelajaran teoritis tetapi juga simulasi evakuasi dan pengenalan peralatan. Program ini bertujuan membentuk pelajar yang tanggap dan mampu bertindak dalam kondisi darurat.

Tidak hanya level pelajar, BPBD juga menjangkau anak usia dini. Naim mengungkapkan bahwa anak-anak TK diberikan edukasi ringan mengenai alat penanganan bencana. “Kami menjelaskan fungsi peralatan secara sederhana agar bisa dipahami,” katanya.

Selain itu, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) tetap menjadi prioritas mengingat risiko kebakaran lahan di Kutim. Relawan MPA diberi pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

BPBD Kutim juga memperkuat kapasitas internal melalui pembentukan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim yang terdiri dari BPBD dan OPD ini dilatih untuk merespons lebih cepat saat terjadi kondisi darurat. “TRC sudah terbentuk dan sudah menjalani pelatihan,” tegas Naim. (Adv80).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Upaya mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif (Ekraf) yang inklusif dan merata terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satu langkah yang kini menjadi prioritas adalah integrasi data pelaku Ekraf melalui program Sinergi Data Ekonomi Kreatif (SINDaKRAF). Program ini diyakini menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap intervensi pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim, Akhmad Rifanie, menyebutkan bahwa selama ini banyak keluhan terkait program pelatihan yang dianggap berulang dan kurang menyentuh pelaku baru. Hal ini dipicu oleh data yang tersebar di banyak OPD, sehingga pemetaan kebutuhan tidak berjalan optimal.

“Sering muncul keluhan pelatihan itu-itu saja. Kadang saya dengar langsung, dan ini tentu jadi masukan penting,” kata Rifanie saat ditemui Kamis (27/11/2025).

Melalui SINDaKRAF, Pemkab Kutim menyatukan seluruh data identitas, subsektor keahlian, dan riwayat pembinaan pelaku Ekraf. Dengan data terpusat, pemerintah dapat melihat siapa saja yang sudah dan belum mendapat program, serta menentukan langkah pembinaan yang lebih spesifik.

Menurut Rifanie, kehadiran basis data tunggal ini diharapkan menjadi rujukan lintas OPD untuk menghindari duplikasi kegiatan. Selain itu, pemerintah dapat merancang pelatihan yang lebih variatif sesuai kebutuhan subsektor seperti kuliner, kriya, film, aplikasi, hingga musik.

“Kita ingin memastikan program tepat sasaran, sesuai target yang ingin dicapai,” tegasnya.

Pemkab Kutim menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi strategis dalam membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, SINDaKRAF diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola Ekraf yang modern, terarah, dan berpihak pada pemerataan kesempatan. (Adv83)

SANGATTA, IMENEWS.ID – Tingginya tingkat kerawanan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan di beberapa wilayah Kutai Timur (Kutim) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan internal, khususnya di tingkat kecamatan. Penguatan ini dinilai penting agar respons awal dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Kamis (27/11/2025).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, mengatakan bahwa pihaknya selama ini aktif melakukan sosialisasi dan patroli berkala. Kawasan bantaran sungai serta wilayah berhutan menjadi titik prioritas karena kerap mengalami lonjakan risiko bencana, terutama saat memasuki musim hujan atau kemarau panjang.

“Alhamdulillah sosialisasi berjalan rutin, terakhir kami juga melakukan patroli di daerah-daerah rawan,” ujar Naim. Patroli tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap waspada dan memahami langkah mitigasi dasar apabila ancaman bencana muncul secara tiba-tiba.

Meski demikian, Naim menyampaikan bahwa pelatihan mendalam bagi masyarakat belum dapat dilakukan secara luas. Selama ini, keterlibatan warga masih sebatas pada agenda simulasi. “Pelatihan untuk masyarakat masih terbatas, baru sebatas simulasi,” tambahnya.

Atas dasar itu, BPBD kini memusatkan perhatian pada peningkatan kompetensi staf kecamatan. Dengan memperkuat personel di tingkat terdekat dengan warga, penanganan awal dipastikan lebih efektif. Para staf akan dibekali pemahaman teknis mengenai penanganan banjir maupun karhutla serta prosedur pelaporan cepat.

“Teman-teman kecamatan harus mengerti apa langkah pertama ketika bencana terjadi,” tegas Naim. (Adv79).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Dengan dua ancaman bencana yang selalu berulang setiap tahun—kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat kemarau serta banjir ketika musim penghujan—BPBD Kutai Timur (Kutim) terus mengoptimalkan kesiapan armada dan peralatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Muhammad Naim, memastikan seluruh perlengkapan berada dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun situasi darurat terjadi.

Ia menjelaskan bahwa dukungan peralatan untuk penanganan Karhutla sudah memadai, termasuk kelengkapan water supply dan air purifier untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat kekeringan melanda sejumlah wilayah. Pembaruan kendaraan operasional juga dilakukan melalui penganggaran Dana DPADR 2024.

“Alhamdulillah anggaran kemarin memungkinkan kami menyediakan kendaraan operasional bagi tim patroli,” ujarnya. Kamis (27/11/2025).

Selain persiapan menghadapi kebakaran, BPBD juga telah melengkapi diri dengan perahu, mesin, dan perlengkapan pendukung lainnya untuk penanganan banjir. Naim menegaskan bahwa dua bencana ini menjadi fokus utama karena sifatnya yang berulang dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Kalau musim panas kita fokus Karhutla, musim hujan kita fokus banjir. Intinya, peralatan dan logistik BPBD insyaallah siap,” katanya.

Kesiapsiagaan BPBD Kutim turut ditopang tiga sumber pendanaan: APBD Kabupaten, bantuan BPBD Provinsi, serta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat. Kombinasi ini dinilai penting dalam memastikan ketersediaan logistik dan operasional di lapangan.

“Tiga sumber ini selalu menjadi pondasi kesiapan logistik kami,” tutup Naim. (Adv78).

Kutim, IMENEWS.ID – Penetapan status bencana menjadi titik krusial sebelum pemerintah daerah mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan darurat. Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, yang memaparkan bagaimana proses tersebut dijalankan secara berjenjang dan berbasis kajian teknis.

Menurut Naim, BPBD tidak pernah menetapkan status secara sepihak. Setiap keputusan, terutama ketika menyangkut Status Darurat, dilakukan berdasarkan hasil Kaji Cepat oleh Tim Reaksi Multisektor. Rekomendasi tim inilah yang menjadi landasan Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat.

“Masukan dari tim kaji cepat menjadi dasar utama. Setelah itu dilakukan rapat bersama pihak terkait, termasuk unsur keamanan, sebelum akhirnya Bupati menetapkan SK darurat,” ujarnya. Kamis (27/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan memegang peran penting dalam setiap tahapan penanganan bencana. Bidang ini bertanggung jawab melakukan kaji cepat, memastikan ketersediaan logistik, serta menggerakkan peralatan penyelamatan.

Apabila status masih berada pada level Siaga, BPBD bersama aparat kecamatan mengoptimalkan penanganan awal. Namun jika eskalasi membesar, status darurat akan diberlakukan agar sumber daya yang lebih besar dapat dikerahkan.

“Status Darurat membuka ruang mobilisasi yang lebih luas, termasuk koordinasi dengan kepolisian dan TNI,” jelasnya.

Dengan sistem berjenjang tersebut, pemerintah memastikan setiap kebijakan penanganan bencana bersifat terukur, terkoordinasi, dan responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan. (Adv77).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Meski terhimpit kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tetap berkomitmen mengembangkan 17 subsektor ekonomi kreatif (Ekraf). Kondisi keterbatasan anggaran membuat sejumlah event unggulan harus dikurangi, namun pembinaan terhadap pelaku Ekraf disebut tetap berjalan.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kutim, Akhmad Rifanie, mengatakan pembinaan dilakukan tidak hanya untuk pelaku usaha, tetapi juga komunitas kreatif yang tumbuh di sanggar hingga sekolah-sekolah. Dua subsektor yang saat ini gencar didorong adalah film dan musik.

“Mereka membuat karya, dan kami hadir sebagai pembina. Film dan musik juga ada di dalam 17 subsektor itu,” ujarnya. Kamis (27/11/2025).

Rifanie mengakui efisiensi tahun ini berdampak besar. Dari sekitar 15 event yang diusulkan, sebagian terpaksa dihilangkan, termasuk Festival Sangkulirang yang selama beberapa tahun terakhir rutin digelar dan menjadi agenda yang ditunggu masyarakat.

“Dampaknya pasti terasa, karena event itu mampu menggerakkan ekonomi. Walaupun hanya berlangsung singkat, tapi perputaran ekonominya besar,” jelasnya.

Ia mengibaratkan event sebagai momen jeda yang mampu menciptakan efek ekonomi—mulai dari ramainya pedagang kuliner, meningkatnya okupansi penginapan, hingga bertambahnya kunjungan wisata.

Untuk tahun mendatang, Dispar Kutim berencana memilih event secara lebih selektif. Kegiatan akan diarahkan pada aktivitas yang memiliki keterikatan dengan adat dan budaya lokal, sehingga bukan hanya seremonial, tetapi dapat mengangkat potensi daerah.

“Kami berharap seluruh subsektor Ekraf tetap bergerak, meski perlahan. Yang penting tetap hidup,” pungkasnya. (Adv76).