Hari: 28 November 2025

Sangatta, IMENEWS.ID – Upaya pengembangan wisata petualangan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dinas Pariwisata Kutim menggelar Pelatihan Sertifikasi Pemandu Arung Jeram sebagai bagian dari program strategis peningkatan kompetensi pelaku wisata. Jumat (28/11/2025).

Kepala Dispar Kutim, Nurullah, menjelaskan bahwa sertifikasi menjadi keharusan agar pemandu mampu memberikan layanan yang aman, nyaman, dan profesional kepada wisatawan. Arung Jeram, sebagai wisata berbasis petualangan, memiliki risiko tinggi sehingga tidak dapat dikelola oleh pemandu yang belum terlatih secara teknis.

“Kami memberikan teori hari ini, kemudian peserta langsung praktik di Sungai Selek. Ini penting karena kompetensi lapangan menjadi kunci dalam aktivitas Arung Jeram,” ungkap Nurullah saat membuka acara di Hotel Royal Victoria Sangatta.

Sebanyak 23 peserta mengikuti pelatihan, termasuk dari Jakarta. Kehadiran peserta luar daerah menunjukkan meningkatnya minat terhadap sertifikasi resmi sebagai standar kualitas pelayanan wisata.

Nurullah menyampaikan bahwa peningkatan SDM adalah fondasi utama dalam pengembangan pariwisata Kutim. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak hanya fokus pada pembangunan destinasi, tetapi juga pada kesiapan tenaga pendukung agar industri wisata lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kami harus meningkatkan kualitas pemandu. Dampaknya sangat besar bagi kepercayaan wisatawan dan pengembangan destinasi,” tambahnya.

Pelatihan ini melibatkan anggota HPI serta Pokdarwis sehingga tercipta kolaborasi antara pemerintah dan komunitas wisata. Diharapkan, lulusan pelatihan mampu memandu kegiatan Arung Jeram secara aman dan memenuhi standar sertifikasi nasional.

Dengan langkah ini, Dispar Kutim optimistis wisata petualangan di daerah tersebut dapat terus tumbuh, memberikan dampak ekonomi sekaligus mendorong Kutim sebagai destinasi Arung Jeram yang kompetitif di tingkat regional. (Adv106)

SANGATTA, IMENEWS.ID – Antusiasme petani Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, terhadap budidaya jagung tetap tinggi, bahkan jauh sebelum pemerintah meluncurkan program ketahanan pangan. Setiap panen, jagung hasil desa ini selalu laris di pasar lokal, khususnya di Simpang Kampung Tator.

Kepala Desa Swargabara, Wahyuddin Usman, menegaskan bahwa pola tanam jagung yang telah mengakar sejak lama tidak akan diganti, meski ada program-program pertanian baru yang digagas pemerintah.

Menurut Wahyu, budidaya jagung telah menjadi bagian dari tradisi desa yang konsisten, jauh sebelum munculnya program ketahanan pangan atau kebijakan ‘Asta Cita’ Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Budidaya jagung ini sudah dilakukan sejak lama, bukan karena ada program ketahanan pangan. Bahkan, program-program baru itu datang belakangan,” ujar Wahyu. Jumat (28/11/2025).

Setiap akhir tahun, wilayah Simpang Kampung Tator ramai dengan pedagang jagung dari Swargabara yang menjajakan hasil panen mereka di pinggir jalan. Fenomena ini menunjukkan antusiasme petani yang tinggi dan keterikatan warga dengan tradisi bertani jagung.

Wahyuddin menambahkan, kekhawatiran bahwa komoditas jagung akan diganti tanaman lain tidak relevan.

Warga desa tetap mempertahankan polikultur jagung karena hasilnya terbukti menguntungkan dan stabil.

“Alhamdulillah, masyarakat khususnya petani jagung sangat antusias. Pindah komoditas? Sepertinya tidak. Kita tetap mempertahankan budidaya jagung ini,” katanya.

Dengan konsistensi seperti ini, Desa Swargabara membuktikan bahwa tradisi lokal tidak hanya menjaga budaya bertani, tapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan di tingkat regional. (Adv98).

Sangatta, IMENEWS.ID – Ketersediaan data kependudukan yang tidak akurat menjadi penghambat utama transformasi digital layanan publik di desa-desa Kutai Timur. Meskipun jaringan internet menjadi perhatian, persoalan data penduduk yang tidak sesuai kondisi riil lebih mempersulit perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, menekankan bahwa data kependudukan yang tidak update sering membuat perangkat desa kehilangan acuan dalam penyusunan program. “Terus-terang, data penduduk yang tersedia itu tidak update.

Secara de facto memang banyak penduduk yang ada di desa terutama adanya pekerja perkebunan itu, yang masih ber-KTP-nya di Pulau Jawa, di NTT, dan sebagainya,” paparnya.

Selain data, jaringan internet yang terbatas juga menjadi kendala teknis. Desa-desa di Kutim yang memiliki sinyal lemah terpaksa mencari solusi alternatif agar tetap terkoneksi dengan sistem pusat, terutama dalam pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Desa lebih banyak menggunakan Starlink sih itu. Karena sistem pelaporan keuangan kita sekarang sudah digitu dan terkoneksi sudah SIPD itu sampai ke pusat sudah,” tambah Basuni. Jumat (28/11/2025).

Kombinasi masalah data dan infrastruktur berdampak luas bagi pelayanan publik. Tanpa data akurat, rencana pembangunan desa tidak dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Perangkat desa harus berhati-hati dalam menyusun program berbasis digital agar tetap relevan.

Basuni menegaskan, inovasi layanan desa digital baru bisa optimal jika data kependudukan diperbarui dan jaringan internet semakin stabil. “Oleh sebab itu saya melihat memang data-data yang itu belum bisa dijadikan untuk perencanaan karena enggak faktual seperti itu,” tutupnya.

Dengan perbaikan kedua faktor ini, Kutai Timur berpotensi mewujudkan pelayanan desa berbasis digital yang efektif dan tepat sasaran. (Adv97)

SANGATTA, IMENEWS.ID – Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat posisinya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu langkah strategis dilakukan Dinas Pariwisata Kutim dengan menggelar Pelatihan Promosi Berbasis Digital di Hotel Victoria, Sangatta, Jumat (28/11/2025).

Pelatihan ini diikuti pelaku pariwisata dari Sangatta Utara dan Selatan. Mereka dilatih menguasai teknik promosi digital yang kini menjadi kebutuhan utama dalam memasarkan destinasi wisata maupun produk kreatif ke pasar yang lebih luas.

Kepala Dispar Kutim, Nurullah, menegaskan bahwa penguatan SDM merupakan fondasi penting jika masyarakat ingin ikut menikmati manfaat pembangunan, khususnya saat IKN mulai beroperasi.

“Kita ingin masyarakat Kutim berada di posisi terdepan. Agar tidak jadi penonton saat IKN berkembang, SDM-nya harus disipakan sejak sekarang,” ungkapnya.

Dengan lebih dari 200 potensi objek wisata—174 di antaranya sudah diresmikan—Kutim disebut memiliki daya tarik besar yang hanya bisa dioptimalkan melalui penguasaan teknologi digital. Di era modern, promosi wisata sangat bergantung pada kualitas konten dan strategi distribusi yang tepat.

Tren kunjungan wisata yang terus meningkat juga menjadi alasan kuat Dispar mempercepat pelatihan seperti ini. Menurut Nurullah, peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak langsung pada pendapatan pelaku ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau wisatanya hidup, ekonomi kreatif akan mengikutinya,” jelasnya.

Selain pelatihan teknis, peserta juga didorong menggali identitas lokal dan potensi unik yang dapat menjadi nilai jual. Nurullah menilai peluang kerja dan usaha di bidang pariwisata akan semakin terbuka, terutama karena Kutim berada di jalur strategis wilayah IKN.

“Potensi Kutim luar biasa, tinggal bagaimana masyarakat memaksimalkannya,” pungkasnya. (Adv105).

SANGATTA, IMENEWS.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutai Timur menekankan bahwa efektivitas penggunaan dana desa harus lebih diperhatikan dari pada sekadar persentase penyerapan anggaran.

Kepala DPMDes, Muhammad Basuni, menilai banyak desa masih mengutamakan pengeluaran besar daripada pencapaian kinerja program.

“Yang penting adalah kinerja. Kalau dengan harga 1.000 sudah tercapai, ngapain harus 2.000? Audit kinerja itulah yang menentukan sejauh mana program berhasil,” tegas Basuni. Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, pengukuran keberhasilan selama ini terlalu fokus pada angka realisasi anggaran sehingga rawan pemborosan tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.

Basuni menjelaskan bahwa desa kini harus mengadopsi filosofi baru dalam pembangunan. Fokus utama adalah efektivitas dan efisiensi program, bukan sekadar menghabiskan Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perencanaan wajib berbasis data faktual, selaras dengan visi dan misi Bupati, agar hasil pembangunan dapat diukur dan terintegrasi dengan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu, DPMDes mendorong agar kinerja desa melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPDS) bisa diakui sebagai bagian dari kinerja pemerintah daerah. “Mudah-mudahan perencanaan kegiatan yang kinerjanya baik bisa masuk dalam RPJM Kabupaten,” ujarnya.

Dengan strategi ini, diharapkan desa mampu menyusun program yang tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas, dan memaksimalkan manfaat setiap rupiah anggaran yang dialokasikan.

DPMDes menegaskan bahwa audit kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan desa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Adv96)