Muara Ancalong, IMENEWS.ID — Program layanan kesehatan keliling yang menjadi bagian dari 50 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah pelosok, termasuk di Kecamatan Muara Ancalong.
Program yang dijalankan melalui puskesmas dan tenaga medis lapangan ini dinilai mampu memberikan akses kesehatan lebih merata, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kecamatan.
Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid mengatakan bahwa pelayanan kesehatan keliling sangat membantu warga di desa-desa terpencil yang sebelumnya sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
“Ada desa yang jaraknya belasan kilometer dari pusat kecamatan, dan akses jalannya tidak selalu baik. Program kesehatan keliling ini membuat layanan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, hingga cek kesehatan umum bisa menjangkau mereka,” ujarnya. Rabu (26/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa beberapa desa yang berada di bantaran sungai maupun kawasan hulu menjadi prioritas kunjungan tim medis karena letaknya yang cukup jauh.
Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan yang datang langsung ke desa telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin.
“Warga antusias. Mereka merasa lebih diperhatikan karena petugas datang langsung. Banyak yang bilang kalau program seperti ini harus terus berlanjut,” tambahnya.
Meski begitu, Harun menilai bahwa program kesehatan keliling perlu didukung dengan penambahan armada dan peralatan medis agar layanan bisa lebih maksimal.
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat memperkuat fasilitas puskesmas dan memastikan ketersediaan tenaga medis tetap terpenuhi.
“Petugas kita bekerja keras. Kalau armadanya ditambah dan peralatannya lebih lengkap, jangkauan ke pelosok bisa semakin luas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan akses kesehatan merupakan kebutuhan mendesak bagi wilayah-wilayah yang kondisi geografisnya menantang.
Dengan berjalannya program kesehatan keliling, ia optimistis kualitas layanan kesehatan masyarakat Muara Ancalong akan terus meningkat dan sejalan dengan komitmen pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. (Adv55)
