Kukar, IMENews.id — Kepala Desa Loa Pari, I Ketut Sudiyatmika, menegaskan pentingnya setiap lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, dan LPM memiliki basis data yang kuat terkait warganya, terutama kalangan pemuda dan pemudi yang menjadi sasaran program pelatihan.
Dalam wawancara pada Senin (19/5/2025), Ketut mengungkapkan bahwa tanpa data yang valid, desa kesulitan menentukan jenis pelatihan yang sesuai.
Ia mencontohkan pengajuan pelatihan tata rias yang diajukan oleh lembaga desa saat Musrenbang, namun kerap terkendala karena tidak disertai dengan data peserta yang jelas.
“Kalau saya punya data, saya nggak perlu repot lagi. Jadi, masing-masing lembaga seperti Karang Taruna, PKK, LPM itu harus punya data. Saat Musrenbang, kalau mereka usulkan pelatihan, saya tinggal tanya: ada berapa peserta? Umurnya berapa? Sudah lulus sekolah belum?” jelas Ketut.
Ia juga menyoroti kurangnya data anak putus sekolah yang seharusnya dapat diusulkan ke program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, atau C. Namun, karena lembaga tidak memiliki data tersebut, program pendidikan pun sulit dilaksanakan.
“Karang Taruna saya minta data anak putus sekolah, jawabnya nggak punya. Seharusnya lembaga itu bantu saya. Kalau ada datanya, tinggal kita kerja sama dengan balai, tinggal pikirkan transportasi dan operasionalnya,” lanjutnya.
Menurut Ketut, lemahnya sistem pendataan ini menjadi kendala utama di banyak desa, bukan hanya di Loa Pari. Ia pun mengaku sudah mengganti kepengurusan lembaga yang lama karena kurang aktif mendata.
“Pengurus lama mundur karena nggak tahan saya minta data terus. Sekarang saya bentuk pengurus baru, sudah sebulan ini. Saya targetkan data harus tersedia. Sebenarnya nggak perlu turun langsung ke lapangan, cukup tanya ke RT. Misalnya, RT tahu anak-anak di lingkungannya siapa saja yang kuliah, sekolah, atau menganggur,” ujarnya.
Ketut juga menegaskan bahwa data ini penting agar program pelatihan benar-benar menyentuh sasaran yang membutuhkan.
Ia berharap ke depan lembaga-lembaga desa tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjalankan fungsi sosial yang nyata bagi masyarakat.
“Saya ingin pelatihan itu diarahkan ke mereka yang selesai sekolah, atau dari keluarga tidak mampu, agar bisa berinovasi. Tapi semua itu butuh data,” pungkasnya. (ADV114/Red02)
