Tenggarong, IMENEWS.ID – Aulia Rahman Basri resmi terpilih sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan MahasiswaIslam (KAHMI) Kabupaten Kukar dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI yang digelar di Pendopo Odah Etam Tenggarong , Senin (16/2/2026) malam.
Alumni HMI yang merupakan bupati Kukar ini juga ditetapkan bersamaan dengan presidium di antaranya, Lukman, Marwan, Dedy Sudarya dan Abdul Rasid.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani juga ditunjuk mengisi posisi Dewan Pakar KAHMI Kukar.
Musda ini mengusung tema “Aktualisasi Peran KAHMI Memperkuat Sinergitas Daerah dan Mempertegas Kembali Pengabdian untuk Ummat dan Bangsa”. Agenda ini menjadi momentum konsolidasi alumni dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Aulia menegaskan KAHMI memiliki potensi besar karena menghimpun kader lintas profesi dan sektor. Ia menyebut HMI dan KAHMI sebagai “kawah candradimuka” yang membentuk karakter, integritas, serta kepemimpinan anggotanya.
“Kalau kita berbicara HMI dan KAHMI, tidak akan pernah ada habisnya. Organisasi ini mencetak pemimpin-pemimpin di berbagai level,” ujarnya.
Aulia juga menekankan pentingnya kebersamaan para alumni dalam mengabdi untuk Kukar. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal wajar, namun ketika organisasi memanggil, seluruh kader selalu kembali untuk berkontribusi.
“Kita sadar, bisa berada di posisi hari ini karena peran organisasi yang membesarkan kita,” katanya.
Ia turut membagikan perjalanan kariernya yang tak lepas dari peran HMI, mulai dari pembentukan kepekaan sosial hingga jejaring yang membawanya kembali mengabdi di Puskesmas Kota Bangun.
Sebagai Koordinator Presidium terpilih, Aulia berharap KAHMI dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan.
Aulia bilang, pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk alumni HMI.
Aulia juga menyoroti evaluasi program bantuan ekonomi selama lima tahun terakhir yang dinilai belum optimal karena minim pembekalan. Menurutnya, pola kaderisasi khas HMI dapat diadopsi dalam kebijakan publik.
“Ketika sesuatu tidak didahului proses kaderisasi atau pembekalan yang matang, hasilnya tidak akan maksimal. Itu pelajaran penting dari HMI yang bisa kita terapkan di pemerintahan,” pungkasnya.(*)
Sumber: sintesanews.id
