Sangatta, IMENEWS.ID – Ketersediaan data kependudukan yang tidak akurat menjadi penghambat utama transformasi digital layanan publik di desa-desa Kutai Timur. Meskipun jaringan internet menjadi perhatian, persoalan data penduduk yang tidak sesuai kondisi riil lebih mempersulit perencanaan pembangunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, menekankan bahwa data kependudukan yang tidak update sering membuat perangkat desa kehilangan acuan dalam penyusunan program. “Terus-terang, data penduduk yang tersedia itu tidak update.
Secara de facto memang banyak penduduk yang ada di desa terutama adanya pekerja perkebunan itu, yang masih ber-KTP-nya di Pulau Jawa, di NTT, dan sebagainya,” paparnya.
Selain data, jaringan internet yang terbatas juga menjadi kendala teknis. Desa-desa di Kutim yang memiliki sinyal lemah terpaksa mencari solusi alternatif agar tetap terkoneksi dengan sistem pusat, terutama dalam pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Desa lebih banyak menggunakan Starlink sih itu. Karena sistem pelaporan keuangan kita sekarang sudah digitu dan terkoneksi sudah SIPD itu sampai ke pusat sudah,” tambah Basuni. Jumat (28/11/2025).
Kombinasi masalah data dan infrastruktur berdampak luas bagi pelayanan publik. Tanpa data akurat, rencana pembangunan desa tidak dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Perangkat desa harus berhati-hati dalam menyusun program berbasis digital agar tetap relevan.
Basuni menegaskan, inovasi layanan desa digital baru bisa optimal jika data kependudukan diperbarui dan jaringan internet semakin stabil. “Oleh sebab itu saya melihat memang data-data yang itu belum bisa dijadikan untuk perencanaan karena enggak faktual seperti itu,” tutupnya.
Dengan perbaikan kedua faktor ini, Kutai Timur berpotensi mewujudkan pelayanan desa berbasis digital yang efektif dan tepat sasaran. (Adv97)
