MUARA ANCALONG, IMENEWS.ID – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan delapan perusahaan swasta berhasil mewujudkan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Muara Ancalong. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat bahu-membahu mengatasi permasalahan infrastruktur di daerah terpencil.
Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid menyampaikan, program penimbunan jalan sepanjang 2,5 kilometer yang telah terealisasi merupakan hasil koordinasi yang baik antara instruksi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dengan dukungan penuh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
“Kami kemarin berinisiatif dari yang diinstruksikan langsung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk penimbunan jalan, utamakan yang di 4 kilo ini. Kemarin kita udah nimbun sekitar 2,5 kilo dibantu oleh perusahaan-perusahaan sekitar,” ujar Harun. Selasa (25/11/2025).
Harun merinci, delapan perusahaan yang memberikan dukungan dalam program perbaikan infrastruktur jalan ini adalah PT TPA, PT BTPCS, PT Triple S, PT CDM, PT BTKMS, PT BTSAS, PT PBA, dan PT Info Tani. Mereka menyediakan alat berat, material timbunan, dan tenaga kerja secara sukarela melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dibantu dan disupport oleh perusahaan-perusahaan sekitar di Muara Ancalong. Dari PT TPA, BTPCS, Triple S dan CDM, BTKMS, BTSAS, PT PBA dan Info Tani,” jelasnya menyebutkan satu per satu perusahaan yang berkontribusi.
Kontribusi delapan perusahaan ini sangat signifikan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk penanganan infrastruktur darurat. Dengan bantuan alat berat dan material dari perusahaan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.
Harun menegaskan, program perbaikan jalan ini merupakan instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang melihat urgensi permasalahan akses jalan di Muara Ancalong. Kepemimpinan yang responsif ini menjadi kunci suksesnya kolaborasi dengan pihak swasta.
“Ini berinisiatif dari yang diinstruksikan langsung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Mereka sangat concern dengan kondisi infrastruktur di daerah terpencil seperti Muara Ancalong,” ungkapnya.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Bupati melakukan kunjungan kerja ke Muara Ancalong dan melihat langsung kondisi jalan yang kerap terendam banjir sehingga menghambat aktivitas masyarakat dari tujuh desa.
Pola kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam program ini dinilai sangat efektif. Pemerintah kecamatan berperan dalam koordinasi, perizinan, dan pengawasan, sementara perusahaan-perusahaan menyediakan sumber daya teknis berupa alat berat dan material.
“Kami dari pemerintah kecamatan mengkoordinir, mengarahkan prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Sementara perusahaan-perusahaan menyediakan excavator, dump truck, dan material timbunan,” jelas Harun.
Pembagian peran yang jelas ini membuat pekerjaan berjalan lebih cepat dan terorganisir dengan baik. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dan setiap pihak fokus pada perannya masing-masing.
Harun mengapresiasi tinggi komitmen perusahaan-perusahaan dalam mengalokasikan program CSR untuk pembangunan infrastruktur di Muara Ancalong. Menurutnya, CSR tidak hanya harus fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Bukan hanya bantuan yang sifatnya konsumtif, tapi pembangunan infrastruktur yang dampaknya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Delapan perusahaan tersebut menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan berkontribusi pada pembangunan daerah tempat mereka beroperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip CSR yang mengutamakan keberlanjutan dan dampak positif bagi komunitas lokal.
Program perbaikan jalan menargetkan penimbunan sepanjang 4 kilometer dari Desa Kelinjau Ulu. Hingga saat ini telah terealisasi 2,5 kilometer, sementara 1,5 kilometer sisanya terkendala cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi.
“Ini kita masih ada kurang 1,5 kilo lagi yang belum kita timbun untuk ditingkatkan. Kemarin terkendala cuaca hujan lagi akhirnya stop semua, alat-alat perusahaan ditarik lagi,” jelasnya.
Meski terkendala cuaca, komitmen untuk menyelesaikan 1,5 kilometer sisanya tetap kuat. Begitu kondisi cuaca membaik, pekerjaan akan segera dilanjutkan dengan koordinasi yang sama baiknya.
Perbaikan infrastruktur jalan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dari tujuh desa di Muara Ancalong, yakni Desa Kelinjau Ulu, Kelinjau Ilir, Senyur, Longna, Longpok, Teluk Baru, Gemar, dan Longtesak.
“Di antar desa dari desa-desa Kelinjau ke desa-desa di Hulu maupun Desa Senyur. Seperti Desa Longna, Desa Longpok maupun Desa Teluk Baru. Ada Gemar, ada Desa Longtesak, ada enam desa kami di Hulu sana. Sama Senyur beda arah itu, itu tujuh desa,” paparnya.
Dengan jalan yang lebih tinggi dan tidak mudah terendam banjir, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat dari ketujuh desa tersebut tidak lagi terganggu saat musim hujan atau air sungai meluap.
Harun menjelaskan, masalah utama jalan di wilayahnya adalah sering terendam banjir karena karakteristik wilayah yang flat dan merupakan daerah basah. Penimbunan jalan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.
“Jalan kami ini khususnya dari kilo 1 sampai kilo 4 Desa Kelinjau Ulu itu kalau misalnya air naik, banjir, jalannya tertutup. Jadi kita harapkan kalau setelah ditimbun ini masyarakat walaupun airnya naik itu tidak banjir,” ungkapnya.
Sebelum penimbunan dilakukan, warga terpaksa menggunakan ketinting atau perahu kecil untuk melintas saat jalan terendam. Kondisi ini sangat mengganggu dan meningkatkan biaya transportasi masyarakat.
Keberhasilan kerjasama Pemkab Kutai Timur dengan delapan perusahaan swasta dalam benah infrastruktur Muara Ancalong ini layak menjadi model bagi kecamatan-kecamatan lain di Kutai Timur, bahkan di daerah lain.
“Ini bisa jadi contoh bahwa dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan swasta, masalah infrastruktur di daerah terpencil bisa diatasi. Tidak harus selalu menunggu APBD atau APBN,” kata Harun.
Model kerjasama ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu daerah memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam.
Kerjasama ini juga menciptakan situasi win-win bagi semua pihak. Pemerintah terbantu dalam mengatasi keterbatasan anggaran, perusahaan menjalankan kewajiban CSR dengan tepat sasaran, dan masyarakat mendapat manfaat langsung berupa perbaikan infrastruktur.
“Ini sama-sama menguntungkan. Pemerintah terbantu, perusahaan dapat apresiasi dari masyarakat, dan yang paling penting masyarakat mendapat manfaat nyata,” ungkap Harun.
Citra positif perusahaan juga meningkat di mata masyarakat karena kontribusinya yang nyata. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal.
Harun berharap kerjasama yang sudah terjalin baik ini dapat terus berkelanjutan untuk program-program pembangunan lainnya di Muara Ancalong. Masih banyak infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.
“Kami berharap kerjasama ini tidak berhenti di perbaikan jalan saja. Masih banyak yang perlu dibenahi seperti jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan tetap mendukung pembangunan di wilayah kami,” harapnya.
Koordinasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan akan terus dijaga melalui pertemuan rutin dan komunikasi yang intensif untuk membahas program-program pembangunan yang menjadi prioritas.
Harun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur atas kepemimpinan dan instruksi langsungnya, serta kepada delapan perusahaan yang telah berkontribusi nyata dalam perbaikan infrastruktur jalan.
“Terima kasih kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sangat perhatian dengan kondisi kami. Terima kasih juga kepada delapan perusahaan yang sudah seperti mitra pembangunan bagi kami,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi kerja keras tim teknis dari pemerintah kecamatan dan perusahaan-perusahaan yang bekerja keras di lapangan untuk menyelesaikan pekerjaan penimbunan jalan.
Ke depan, Harun berharap pola kerjasama ini dapat diperluas tidak hanya untuk perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk program-program pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih luas lagi. Bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dengan gotong royong, pembangunan di Muara Ancalong bisa lebih cepat,” pungkasnya optimis.
Sinergi antara pemerintah dan swasta yang solid menjadi kunci percepatan pembangunan di daerah terpencil seperti Muara Ancalong, membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, keterbatasan anggaran bukanlah hambatan yang tidak bisa diatasi. (Adv38)
