Kukar,IMENEWS.ID – Komitmen untuk memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditegaskan oleh Ketua KONI Kukar, Chairil Anwar, usai pelantikan pengurus masa bakti 2023-2027 di Pendopo Odah Etam, Senin (26/5/2027). Dalam arahannya, Chairil menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan fokus terhadap pengembangan atlet lokal.
Pelantikan pengurus KONI Kukar dilakukan oleh Ketua KONI Kaltim, Rudiansyah Aras, serta dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda Sunggono, hingga Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni.
Chairil menyatakan bahwa langkah awal kepengurusan barunya adalah menjalin koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kebijakan anggaran.
Hal ini, kata dia, sangat penting untuk memastikan kebutuhan Cabang Olahraga (Cabor) dalam menghadapi Pra-Porprov 2026 dapat terakomodasi secara tepat waktu.
“Koordinasi dengan stakeholder saya tempatkan sebagai prioritas utama. Khususnya dengan Dispora, Sekda sebagai Ketua TAPD, hingga Bappeda dan BPKAD,” ujarnya.
Ia menyebutkan, peluang untuk mengikut Pra-Porprov pada bulan Juni-Juli 2025 sangat terbuka, asalkan kebutuhan mendasar telah terpenuhi.
“Kita tidak bisa lamban. Kalau itu lolos dari perhatian kita, wassalam. Maka itu yang saya kejar sekarang,” tegasnya.
Ia mengatakan seiring perubahan regulasi, pola pengajuan hibah untuk cabor kini tidak lagi melalui KONI, melainkan melalui Dispora. KONI hanya akan fokus pada aspek pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kualitas atlet.
“Kami akan terjun langsung melihat pembinaan cabor di lapangan. Dan setelah Rapat Kerja, kami akan minta laporan rinci dari semua cabor,” kata Chairil.
Chairil juga mendorong pendekatan pembinaan berbasis wilayah. Ia menantang setiap cabor membagi zona pembinaan di 20 kecamatan yang ada di Kukar, agar potensi lokal bisa digali dan dikembangkan.
“Tidak perlu lagi mengambil atlet dari luar. Kita punya banyak potensi. Kalau hanya untuk medali, lalu atletnya pulang dan tidak berkontribusi jangka panjang, itu rugi,” ucapnya.
Chairil juga menyinggung kendala dalam pencairan bonus atlet berprestasi, khususnya di ajang PON.
Meski regulasi daerah belum lengkap, ia menyebut masih ada dasar hukum nasional yang dapat digunakan.
“Gunakan saja Permenpora dengan pendekatan Mutatis Mutandis. Tapi ini perlu dikomunikasikan dengan baik karena tidak semua paham asas hukum itu,” tutupnya. (Adv/DS113)
