Aulia Rahman Basri Ceritakan Perjalanan dari Lulusan UNHAS hingga Jadi Bupati Kukar

Balikpapan, IMENEWS.ID – Rumput yang tumbuh lebih tinggi dari pada pagar, ruang rawat kosong, dan ketiadaan tenaga medis itulah pemandangan yang disaksikan dr Aulia Rahman Basri saat pertama kali ditugaskan memimpin RSUD Dayaku Raja di Kutai Kartanegara.

“Bukan memilih duluan pasien atau dokter, karena dua-duanya belum ada,” kenang Aulia di hadapan para alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam Seminar Nasional IKA Unhas Balikpapan, Minggu, 27 April 2025.

Kisah itu menjadi pembuka perjalanan hidupnya, dari seorang dokter muda lulusan S1 dan S2 Fakultas Kedokteran Unhas, hingga akhirnya terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

Di balik pencapaiannya, Aulia mengaku perjalanan itu penuh keberuntungan sekaligus perjuangan. Setelah lulus, ia mendaftar menjadi ASN dokter di Pemkab Kukar, saat itu hanya delapan orang mendaftar untuk sepuluh posisi yang tersedia. “Sudah pasti diterima,” ujarnya, disambut tawa kecil dari peserta.

Sebagai kepala Puskesmas, lalu Direktur RSUD Dayaku Raja, Aulia menghadapi kenyataan pahit betapa minimnya layanan kesehatan di daerah. Ia tak menyerah. Dengan inisiatif pribadi dan dukungan almamater, ia berhasil mendatangkan tujuh dokter spesialis dari Unhas—sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah universitas tersebut. “Baru kali itu Unhas mengirimkan tim lengkap untuk satu daerah,” ungkapnya.

Tak hanya mengisi tenaga medis, alumni Unhas turut membantu merancang ulang rumah sakit, mulai dari struktur pelayanan hingga desain ruang. Upaya ini menjadi fondasi bagi perbaikan layanan kesehatan di Kukar.

Pada 2020, Aulia mengambil keputusan berani: mengundurkan diri sebagai ASN untuk menekuni dunia usaha. Namun, darah pengabdiannya memanggil kembali. Terpilihnya ia sebagai bupati membuktikan bahwa kontribusi nyata di lapangan tak pernah sia-sia. “Unhas adalah rumah kami. Tempat kami selalu kembali ketika butuh mengisi ulang semangat,” ucapnya dengan suara bergetar.

Kebanggaan atas pencapaiannya disampaikan langsung oleh Ketua IKA Unhas Kaltim, Isradi Zainal. “Kami sangat bangga, akhirnya ada juga Bupati Kutai yang lahir dari Unhas, baik S1 maupun S2,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua IKA Unhas Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai kiprah Aulia sudah sering menjadi buah bibir. “Banyak cerita tentang dr Aulia, dari kepala Puskesmas, kepala rumah sakit, hingga kini memimpin daerah,” katanya.

Berbagai pesan dan harapan turut mengalir dalam acara itu. Fahruddin, alumni Unhas 1979 sekaligus ahli tata kota, menekankan pentingnya membangun Kukar dengan pendekatan berbasis potensi lokal. “Kukar memiliki sungai-sungai yang tak dimiliki daerah lain. Potensi ini harus dikembangkan, bukan dengan mengejar kemewahan, tapi mengangkat apa yang sudah ada,” pesannya.

dr Abdi Lawang, alumni angkatan 1969, berpesan agar kekuatan Kukar ke depan tak hanya diukur dari kehebatan proyek fisik, tetapi dari kenyamanan hidup warganya. Ia juga berharap Aulia bisa membawa perubahan sistemik di pusat pemerintahan daerah. (*)

Aspin Anwar: Aulia adalah “Man of The Moment” di PSU Kukar 2025

Kukar, IMENEWS.ID – DPD Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Kutai Kartanegara telah memutuskan untuk mendukung dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin sebagai calon Bubati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kutai Kartanegara pada 19 April 2025.

Keputusan ini muncul karena Partai Gelora berpandangan Aulia adalah “man of the moment” pada PSU 2025 ini. Karena ada momentum yang baik di daerah maupun di tingkat Kaltim.

Dengan kata lain, kehadiran Aulia di PSU 2025 merupakan momentum untuk menjaga kepentingan daerah Kukar dan momentum geopolitik yang bertemu dalam satu kebutuhan yang sama.

“Dokter Aulia menjadi orang yang tepat sebagai jawabannya yang di percayai oleh Edi Damansyah. Jadi, mengapa Aulia? Jawabannya karena Aulia adalah “man of the moment”. Ini momentum Aulia, seperti biasa orang memilih “man of the year”,kata Aspin Anwar, Sekretaris Partai Gelora dalam keterangannya.

Pernyataan itu disampaikan Aspin Anwar dalam acara Silaturrahmi bersama tim internal relawan Gelora di kediaman Ketua DPD Gelora H. Suriadi, Sabtu (5/4/2025) siang tadi.

Aspin menjelaskan, Partai Gelora sebelumnya telah menyampaikan empat pertimbangan dasar dalam mendukung calon Bupati di PSU yang menggantikan Edi Damansyah.

Yakni pertimbangan agama, geopolitik, kepentingan daerah, serta kepentingan Partai Gelora sendiri dalam memilih Aulia.

“Nah, keempat pertimbangan ini bertemu semua situasinya dan Aulia adalah jawabannya. Itu sebabnya saya menyebut beliau sebagai ‘man of the moment,” katanya.

Aspin lantas menjelaskan, situasinya tersebut dimulai dari perspektif geopolitik baik itu nasional sampai ke daerah, dimana pada PSU 2025 nanti akan menjadi Pemilu yang sangat menentukan.

Karena selain di Kukar, ada juga Pemilu di tempat lain yang akan menentukan jalannya situasi geopolitik ke depan seperti PSU Mahakam Mahulu Kaltim dan daerah Provinsi lainnya.

Aspin menegaskan, situasi geopolitik di tingkat nasional akan berdampak untuk daerah juga, sekarang sudah pada tingkat kekacauan yang hampir tidak terkendali. Artinya, permainan geopolitik sekarang akan membawa dampak untuk Kutai Kartanegara nantinya.

“Situasi ini membuat Kukar membutuhkan seseorang pemimpin yang bisa menavigasi di tengah situasi yang sangat kompleks ini. Insya Allah Auli bisa menjawabnya, “ucap Aspin Anwar.

Sekretaris Partai Gelora ini berpandangan, bahwa ini adalah seperrti politik jalan tengah adalah politik populasi yang memikirkan semua kepentingan daerah  dan rakyat Kukar, bukan kepentingan satu kelompok atau golongan saja.

Untuk itu, diperlukan sosok pemimpin yang bisa menyatukan semua seperti Aulia. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kukar  itu, juga dianggap lebih mengerti situasi geopolitik daerah sampai nasional sekarang dibandingkan kandidat lain.

“Aulia adalah pemimpin yang bisa membuat Kukar tidak menjadi medan tempur bagi kekuatan daerah. Sebab, penyakit terbesar kita adalah gampang dipecah secara agama, geografi, dan ras. Potensi pembelahan akan lama kalau ditambah disiram isu ekonomi dan intervensi pemain luar,” tegasnya.

Aspin Anwar menegaskan, perlunya orang kuat di sini yang bisa menyatukan semua kepentingan-kepentingan kelompok, sejak Pilkada 2020 lalu mendukung Edi Damansyah hingga sekarang menjadi dasar bagi Partai Gelora untuk memberikan dukungan kepada  Aulia sebagai pengganti Edi Damansyah di PSU Kukar 2025.

“Aulia, bukan hanya sekedar pemimpin yang bisa mengkonsolidasi para pemangku kepentingan dan menjaga kepentingan daerah, tetapi juga bisa mewujudkan Kukar menjadi arah  baru menuju Indonesia Emas 2045, “Kata Aspin Sekretaris Gelora Kukar.

“Jadi, dari empat perspektif pertimbangan, mengapa Partai Gelora mendukung Aulia, itulah penjelasannya. Dan selain kuat, Aulia juga orangnya amanah. Kita tidak sedang mencari  orang sempurna, tetapi orang yang tepat dengan situasi ini,” ucapnya.

Meskipun mendukung Aulia – Rendi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar di PSU, Aspin  mengajak pendukung Aulia-Rendi maupun pendukung calon lain agar tidak mengkampanyekan calon mereka masing-masing secara berlebih-lebihan.

“Kami ingin memberikan pesan kepada teman-teman, baik yang mendukung Aulia-Rendi maupun tidak, untuk tidak  mengkampanyekan calon kita secara berlebihan.

“Saya mengutip Ketua Umum saya Pak Anis Matta, kata beliau dalam hadits diajarkan, ketika kita mendukung seseorang, maka kita hanya bisa menduga kebaikan orang itu, tetapi Allah tetap yang lebih tahu. Jadi jangan mengkultuskan, dan tidak berlebih-lebihan dalam memberikan dukungan, karena Allah SWT yang lebih tahu,”tutupnya. (*)

penulis: Mansyah

Partai Gelora Kukar Gelar Silaturrahmi Bersama Tim Internal Relawan Pemenangan Aulia – Rendi

Kukar, IMENEWS.ID – Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar acara Silaturrahmi bersama seluruh tim internal relawan Gelora pemenangan serta jajaran kader. Acara ini berlangsung di Rumah pribadi Ketua DPD Gelora Kukar H. Suriadi Kampung Baru Tenggarong pada Sabtu,( 5/4/ 2025) pagi hari.

Suriadi,menyampaikan ,Silaturrahmi momentum hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum untuk melepas rindu dan mempererat silaturahmi dengan para pejuang yang telah berjuang bersama dalam memenangkan pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin pada Pilkada 2024 lalu.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berjuang untuk  kemenangan Edi – Rendi kemarin. Sekarang kita masuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kukar tanggal 19 April 2025,

kita berjuang kembali untuk memenangkan kembali pasangan Aulia – Rendi. Saya tahu bagaimana kita berjuang dan siapa yang ikut berjuang. ” ucap Suriadi selaku Wakil Ketua Juru Kampanye Aulia-Rendi.

Selain itu, suriadi juga menyampaikan begitu banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan di Kutai Kartanegara, dan melanjutkan program Kukar Idaman Terbaik. seperti program pendidikan, sosial, agama dan lain-lain. Ia menegaskan bahwa kondisi Kukar saat ini kita jadikan lebih baik.

“Insya Allah jika kemengan PSU tahun ini untuk Aulia-Rendi, setelah itu dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kukar, begitu banyak yang harus dibenahi dan dilanjutkan.

“Kita semua butuh perjuangan untuk merobah wajah kita Kukar menjadi baik,bebas dari semua permasalahan”,ujar Suriadi.

Oleh karena itu Suriadi mengajak semua pihak termasuk relawan internal Gelora untuk bersatu dalam mengawal dan memenangkan Aulia-Rendi dalam PSU nantinya.

Lebih lanjut, Suriadi menegaskan bahwa dirinya dan jajaran pengurus DPD Gelora sampai Kecamatan dan Desa beserta relawan akan terus bekerja bersama dalam memenangkan pasangan Aulia-Rendi.

“Mari bersama-sama kita bangun kesolidtan bersama. Dan dalam momen Idulfitri ini, kami memohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan yang telah kami lakukan,” tutupnya. (*)

Halal Bihalal KKI Kukar Sekaligus Muskab, Sholehatun Terpilih Menjadi Ketua KKI

Kukar, IMENEWS.ID – Pengurus Perguruan Karate Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara  menggelar Halal Bihalal dengan Utusan Perwakilan ranting KKI se Kutai Kartanegara yang di wakili masing-masing Ketua ranting satu orang.

Halala Bihalal dalam suasana Lebaran , dilaksanakan di Rumah Besar Tenggarong, Jl.A.Yani, pada Kamis (3/4/2025).

Acara Halal Bihalal ini sekaligus menjadi Rapat Kerja Cabang, dari hasil Rapat kerja Cabang tersebut langsung naik menjadi Masyawarah (Muskab) KKI Cabang Kukar untuk memilih Ketua Periode 2025 – 2029.

Nursasari S.Sos.,S.Pdi., M.Pd mengatakan, mengingat karena Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang begitu Luas dan ranting-ranting tersebar diberbagai Kecamatan maka dalam momen Halal Bihalal ini bisa dihadiri lengkap langsung aja kita menggelar Rapat Kerja dan lanjut Muskab, dan seluruh pengurus ranting setuju akan pemikiran itu.

“Sisi lain dari positif Muskab kali ini adalah bisa Efesiensi anggaran pembiayaan dan bisa kerja cepat dalam berkontribusi untuk daerah Kukar Kaltim dalam bidang olahraga.”tegas Nursasari sekaligus Ketua yang sudah menjabat tiga periode (2009-2025).

Dalam hal ini Muskab kali ini dihadiri 13 Kecamatan atau 13 Pengurus Ranting diantaranya, Kecamatan Tenggarong, Teggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Wis, Muara Kaman, Sanga-sanga, Samboja, Kota Bangun, Muara Muntai, Aggana, Marang kayu, dan Muara Jawa.

“Alhamdulillah pelaksanaan Muskab KKI kali ini cukup ketat karena ada 4 calon kandidat,” ucap Nursasari.

Antusias para calon kandidat dalam acara Musyawarah Kabupaten (Muskab) KKI tahun ini suara terbanyak diperoleh dari calon dari Tenggarong Seberang, Ibu SENPAI Sholehatun atau yang akrab dipanggil Atun.

Dalam Musyawarah kali ini juga di hadiri langsung oleh Ketua Pengprov KKI Kaltim, Sekum Pengprov dan Komisi Perwasitan Pengprov KKI,

Dalam sambutan terakhir Ketua KKI Pengcab Kukar Demisioner Nursasari menyampaikan banyak terima kasih selama kepemimpinan beliau selama 3 Periode cukup membanggakan hasil prestasi.

“Bisa melahirkan banyak juara-juara Nasional, daerah terakhir juara Internasional di Thailand, “tuturnya.

Sisi lain tak kalah juga sambutan Ketua terpilih Sholehatun yang mana beliau juga mantan Atlit yang pernah mencicipi juara Nasional dan terakhir PON 2012 di Riau, Sholehatun menjadi Wakil Kaltim di ajang bergengsi tersebut.

“ini adalah amanah yang cukup berat bagi saya, namun karena kepercayaan kawan-kawan dari ranting Bismillah akan berusaha se maksimal mungkin,”Ucapnya Atun Ketua KKI terpilih.

Atun berharapan beliau kiranya semua Pengurus ranting berharap berkoordinasi dan kerja sama untuk mencapai prestasi Tinggi, tutupnya. (*)

Fahri Hamzah Politisi Gelora yang Diangkat Jadi Komisaris BTN, Ini Profil Pendidikannya

Jakarta, IMENEWS.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN). Pengangkatan itu merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham BBTN di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Kariernya memasuki babak baru setelah sebelumnya sangat aktif di dunia politik. Namun, seperti apa latar belakang pendidikan Fahri Hamzah?

Namanya tak asing dalam dunia politik Tanah Air. Fahri pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada periode 2014-2019. Kemudian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Profil Pendidikan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa bernama Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan, demikian dilansir detikBali

Ia menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa. Selepas itu, pada masa kuliah, ia melanjutkan pendidikannya hingga Universitas Indonesia (UI).

Berikut profil pendidikannya.

  1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah-Sekolah Menengah di Sumbawa
  2. SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar
  3. Program studi Pertanian Universitas Mataram (1990 hingga 1992, lalu pindah UI)
  4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992)

Selama di UI, Fahri dikenal aktif dalam kegiatan organisasi. Beberapa posisi yang pernah ia jabat antara lain:

– Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya

– Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

– Turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang

– Terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim pada masa orde baru bersama KAMMI.

Karier Politik Fahri Hamzah

– Staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002

– Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

– Berada di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, hingga terpilih kembali pada Pemilu 2009.

– Anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR

– Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

– Pada 2016, dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro

– Pada 28 Oktober 2019, mendirikan Partai Gelora

– Pada 2020, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan

– Pada 2024, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

– Pada 2025 diangkat menjadi komisaris Bank BUMN

Aspin Anwar: “Saya Yakin Bergabungnya Dokter Aulia menjadi Kekuatan Tambahan untuk Memenangkan PSU Pilkada 2025”

Kukar, IMENEWS.ID – Kabar gembira untuk masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) menjelang masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 H-2 calon pengganti Edi Damansyah, akhirnya terjawab sudah.

PDIP Perjuangan, Demokrat dan Gelora sepakat mengusung Dokter Aulia Rahman Basri sebagai calon bupati berdampingan dengan Rendi Solihin. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat koalisi parpol.

“Iya rapat koalisi partai sore tadi tapi melalui via telepon aja, karena mengingat para tim inti koalisi sedang di Jakarta. Kami di telepon oleh tim koalisi,” kata Sekertaris partai Gelora Kukar, Aspin Anwar kepada Katakaltim, Sabtu, 8 Maret 2025.

Aspin menyampaikan alasan Gelora sepakat mengusung dr. Aulia di PSU Pilkada Kukar karena komitmen tegak lurus terhadap putusan PDI Perjuangan.

“Kita pada komitmen awal terkait koalisi pada Edi Damansyah selaku ketua PDIP. Gelora tetap berkomitmen tegak lurus apa yang pak Edi Damansyah arahkan,” ucapannya.

Keputusan PDIP tersebut, kata Aspin, adalah bentuk harapan masyarakat yang menginginkan sosok bupati seperti Edi Damansyah.

“Siapa pun yang ditunjuk pak Edi Damansyah menggantikannya berpasangan Rendi Solihin, kami meyakini itulah aspirasi arus utama keinginan masyarakat Kutai Kartanegara,” tegasnya.

Aspin menerangkan, 70 persen perolehan suara Edi Damansyah-Rendi Solihin pada Pilkada 2024 lalu, adalah bukti kecintaan masyarakat.

“Bagi Gelora tidak ada pilihan lain saat ini yang lebih baik selain menjaga 70 persen suara masyarakat untuk kemenangan pak Edi Damansyah,” jelasnya.

Aspin yakin dengan bergabungnya dr. Aulia menjadi kekuatan tambahan untuk memenangkan Pilkada.

“Menurut kami sangat yakin insyaallah, menjadi kekuatan untuk memenangkan PSU Pilkada 2025,” sebutnya.

Keyakinan tersebut, kata dia, bukan tanpa alasan. dr. Aulia disebut memiliki segudang pengalaman.

“Satu sisi beliau punya modal politik yang lengkap, beliau mantan birokrat, pebisnis dan pengurus partai, artinya beliau punya kelebihan banyak,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan apabila pasangan dr. Aulia-Rendi Solihin terpilih nanti, program dan kebijakan akan sejalan dengan bupati sebelumnya.

“Visi-misi tidak berubah tetap jalankan visi Kukar Idaman Terbaik untuk melanjutkannya,” pintanya.

Dia menambahkan, situasi politik saat ini membutuhkan stabilitas dan kenyamanan, supaya roda pemerintahan dapat berputar secara normal.

“Presentasi kemenangan pak Edi kemarin menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi kepada Edi Damansyah,” pungkasnya. (*)

Diskualifikasi Edi Damansyah, MK Perintahkan PSU di Pilkada Kukar 2024

Jakarta, IMENEWS.ID – Keputusan besar akhirnya dijatuhkan. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mendiskualifikasi Edi Damansyah dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2024.

Putusan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik Kukar setelah MK menetapkan bahwa Edi telah menjabat selama dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri. Konsekuensinya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa menyertakan nama Edi Damansyah.

Persoalan hukum ini bermula dari gugatan yang menyoal masa jabatan Edi Damansyah sebagai Bupati Kukar oleh Dendi Suryadi dan Alif Turiadi yang merupakan pasangan calon nomor urut 03 di Pilkada Kukar 2024.

Dalam sidang sengketa Pilkada, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan Edi harus dihitung sejak 10 Oktober 2017, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati setelah bupati sebelumnya tersandung masalah hukum.

Sejak saat itu, Edi dianggap telah menjalankan tugas dan wewenang penuh sebagai kepala daerah, sehingga periode pertama pemerintahannya dihitung hingga 25 Februari 2021.

Dengan perhitungan tersebut, MK menyimpulkan bahwa Edi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan pada periode pertama, dan kemudian menjabat secara penuh dalam periode 2021-2024. Hal ini berarti Edi telah menjabat selama dua periode sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, pencalonan Edi pada Pilkada Kukar 2024 dinyatakan tidak sah.

“Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa masa jabatan Edi Damansyah sudah melampaui batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,” ujar Hakim MK Guntur Hamzah.

Putusan MK yang dibacakan dalam sidang pada Senin, 24 Februari 2025 ini bukan hanya membatalkan pencalonan Edi, tetapi juga membatalkan hasil pemungutan suara yang telah dilakukan pada 27 November 2024. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menggelar pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dikeluarkan.

Namun, dalam amar putusannya, MK tetap mengizinkan calon wakil bupati, Rendi Solihin, untuk mengikuti PSU. Mahkamah menyerahkan kepada partai politik pengusung untuk mencari pengganti Edi sebagai calon bupati dalam pasangan baru yang akan berlaga dalam pemungutan suara ulang. Nomor urut pasangan tetap dipertahankan sebagaimana sebelumnya.

“Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi yang adil. Pemungutan suara ulang harus dilakukan dengan tetap mengacu pada daftar pemilih yang sama,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Selain itu, MK juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan supervisi terhadap jalannya PSU, serta meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk menjamin keamanan selama proses pemilihan ulang berlangsung.

Putusan ini membawa konsekuensi besar bagi jalannya Pilkada Kukar 2024. Dengan waktu yang terbatas untuk mencari figur pengganti, partai pengusung harus segera menentukan strategi selanjutnya. Sementara itu, pemilih di Kukar akan kembali menentukan pilihannya dalam pemungutan suara ulang yang akan digelar dalam waktu 60 hari.

Proses PSU akan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, guna memastikan jalannya pemilihan yang transparan dan sesuai peraturan. Dengan adanya putusan ini, dinamika Pilkada Kukar masih terus berlanjut dan menunggu perkembangan lebih lanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. (*)

Edi Damansyah Imbau Pendukungnya Hormati Hasil Putusan MK dan Jaga Kondusivitas

Tenggarong, IMENEWS.ID – Melalui Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jakarta, Senin (24/2). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyatakan bahwa Edi Damanysah terdiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2024.

Amar putusan dari sengketa nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa Edi Damansyah telah melebihi batas periode jabatan sebagai Bupati Kukar. Yakni selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Dimana masa jabatan Edi periode pertama sebagai Bupati Kukar terhitung dari tahun 2016 hingga 2021 dan periodenya menjabat sekarang ini terhitung sebagai periode kedua.

Atas hal ini, MK memerintahkan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kukar tanpa mengikutsertakan Edi Damansyah sebagai Calon Bupati. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo.

Menanggapi hasil ini, Edi Damansyah memastikan bahwa ia menerima keseluruhan Keputusan final MK. Atas Keputusan ini juga, Edi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara yang telah mendukungnya maju Pilkada bersama Rendi Solihin.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Untuk itu, kami pasangan calon nomor 01, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kukar, khususnya pendukung Edi-Rendi. Karena kami berhasil mendapatkan suara sebanyak 259.489 dalam Pilkada Kukar 2024,” tutur Edi didampingi Rendi Solihin dan tim suksesnya pada rilis pers di Jakarta, Senin (24/2).

Pasca putusan MK ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar tersebut juga imbau masyarakat dan seluruh pendukungnya menghormati hasil. Serta ikut mendukung dan menjaga kondusivitas selama proses PSU dilaksanakan di Kukar.

“Kami minta seluruh pendukung tetap tenang, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga kondusifitas Kukar. Kami berharap seluruh pendukung Edi-Rendi tetap bersatu dan ikut mensukseskan pemilihan suara ulang di Kukar,” tegasnya. (*)

Hadi Mulyadi ke DPP, Sarwono Pimpin DPW Partai Gelora Kaltim

Samarinda, IMENEWSID – Partai Gelora Indonesia resmi melakukan pergantian kepemimpinan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur dalam Rapat Koordinasi Se-Kalimantan Timur yang digelar di Teras Alam Ulin, Samarinda, pada Senin (24/2/2025).

Dalam pertemuan ini, Sarwono ditetapkan sebagai Ketua DPW menggantikan Hadi Mulyadi, yang kini bergabung dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Pejabat Publik.

Rapat koordinasi yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.00 WITA ini dihadiri oleh pengurus DPW dan DPP serta kader-kader Partai Gelora dari seluruh Kalimantan Timur. Selain membahas strategi politik ke depan, pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam menyelaraskan visi partai di tingkat wilayah.

Ketua DPW Partai Gelora Kaltim sebelumnya, Hadi Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru dapat membawa semangat baru dalam memperkuat eksistensi Partai Gelora di Kalimantan Timur.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar kader serta sinergi dengan masyarakat untuk memperluas pengaruh politik partai.

“Partai Gelora harus semakin solid dan terus beradaptasi dengan dinamika politik nasional dan daerah. Saya berharap kepengurusan baru dapat membawa perubahan positif dan memperkuat jaringan di berbagai lini,” ujar Hadi.

Sementara itu, Sarwono, Ketua DPW yang baru terpilih, menyatakan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Ia mengajak seluruh kader untuk bersatu dan aktif dalam membangun kekuatan politik yang kompetitif di Kalimantan Timur.

“Kita akan terus bergerak maju dengan strategi yang matang. Partai Gelora harus menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” kata Sarwono dalam sambutannya.

Susunan Kepengurusan DPW Partai Gelora Kaltim

Dalam pertemuan tersebut, diumumkan pula struktur kepengurusan DPW Partai Gelora Kaltim yang baru, yaitu:

Ketua DPW: Sarwono
Wakil Ketua DPW: Gunawarman
Sekretaris: Ma’ruf Effendy
Bendahara: Syahrani

Muhammadiyah Beli RS dr Moedjito Jombang, Pengabdian Untuk Masyarakat

IMENews.ID- Terhitung sejak 21 Desember 2024, Rumah Sakit dr. Moedjito di Kabupaten Jombang akhirnya resmi menjadi milik persyarikatan Muhammadiyah.

Rumah sakit tersebut telah diakuisisi oleh Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo.

Launching rumah sakit dr Moedjito sebagai rumah sakit milik Muhammadiyah digelar di halaman rumah sakit dr Moedjito, Sabtu (21/12/24) lalu.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. dr. Sukadiono, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang dan Sidoarjo, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sepanjang serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se Kabupaten Jombang.

Dr. Sukadiono, Ketua Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengaku bangga atas kemampuan dan keberanian PCM Sepanjang membeli rumah sakit dr Moedjito di Jombang.

Dengan dibelinya rumah sakit tersebut, maka manajemen pengelolaannya sekarang sudah menjadi wewenang persyarikatan Muhammadiyah.

Meski demikian, menurut Dr. Sukadiono, nama rumah sakit itu tidak serta merta akan dirubah dalam waktu dekat.

“Sampai tahun 2027 nanti namanya sementara masih tetap menggunakan nama yang sekarang karena sesuai dengan ijin operasional yang tertera sampai 2027”, ujar Dr. Sukadiono saat memberikan sambutan.

Baru setelah tahun 2027 nanti, nama rumah sakit Moedjito akan diganti dengan nama yang diinginkan oleh persyarikatan, bisa dengan nama rumah sakit Muhammadiyah atau nama lain yang nanti akan diputuskan lebih lanjut.

Yang terpenting saat ini, menurut Dr. Sukadiono, adalah manajemen pengelolaan rumah sakit yang harus dilakukan pembenahan agar kualitas layanannya bisa lebih baik.

Untuk diketahui, rumah sakit Moedjito dulunya adalah sebuah klinik bedah yang dibangun di area 5141 meter persegi oleh dr. Moedjito Dwidjosiswojo pada tanggal 3 Juli 1995.

Seiring dengan berjalannya waktu, Klinik tersebut kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Bedah dan Obsgyn dr. Moedjito Dwidjosiswojo lalu berkembang lagi menjadi Rumah Sakit Umum dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang.

Almarhum dr. Moedjito Dwidjosiswojo sendiri adalah seorang dokter spesialis bedah pertama di Jombang.

Dengan membeli rumah sakit tersebut, PC Muhammadiyah Sepanjang dan Rumah Sakit Khodijah bertekad akan menjadikan rumah sakit dr Moedjito sebagai rumah sakit terkemuka di Jombang yang memiliki pelayanan lengkap dan terbaik bagi masyarakat.

Pihak keluarga alm dr. Moedjito, diwakili Julia Dwijosiswojo, selaku anak memberikan alasan, mau menjual RS peninggalan keluarga ke Muhammadiyah. Karena ingin RS semakin berkembang pesat dan bermamfaat terhadap orang banyak.

“Yang membeli harus orang atau lembaga yang dipercaya mengelola RS, agar bermamfaat untuk masyarakat,” tegasn Moedya.

 

Sumber : Muhammadiyah Jombang