Jakarta, IMENEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto percaya diri bahwa program prioritas swasembada pangan dan energi dapat terwujud lebih cepat. Jelang 100 hari masa pemerintahannya, Prabowo menyampaikan bahwa swasembada pangan yang semula ditarget tercapai pada 2029, kini diyakini dapat dicapai dalam waktu 2 tahun.
“Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua [memimpin] kami sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi,” ujarnya saat meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).
Setali tiga uang, Prabowo juga optimistis swasembada energi bisa dicapai dalam waktu dekat. Dia meyakini bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan, Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
“Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita [Indonesia] tidak akan lagi impor BBM dari luar. Saya punya punya keyakinan dalam 5 tahun kita tidak impor BBM lagi,” kata Prabowo.
Kepala Negara mengatakan bahwa dengan bekal sumber daya alam (SDA) yang besar dan kemampuan negara yang baik dalam melakukan transformasi energi, maka bukan mustahil untuk mencapai swasembada energi 100% pada akhir 2029.
Strategi Swasembada Pangan & Energi Seiring dengan target swasembada pangan, pemerintah telah memutuskan untuk tak lagi mengimpor empat komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, penghentian importasi tidak hanya dilakukan terhadap keempat komoditas tersebut. Pemerintah, kata dia, akan secara berkala mengoptimalkan produksi komoditas lainnya untuk bisa mengurangi bahkan setop impor.
“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029, tapi ini dimajukan ke 2027 sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).
Pemerintah kemudian juga resmi menutup keran impor gandum untuk pakan ternak tahun ini. Langkah ini ditempuh lantaran produksi jagung dalam negeri melimpah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, putusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu.
“Hasil rakortas, gandum pakan di setop impornya. Tahun ini tidak ada impor gandum pakan,” kata Ketut kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025). Meskipun harus melakukan importasi, dia mengatakan bahwa rencana impor harus dibahas dan diputuskan melalui rakortas.
Mengingat gandum tidak termasuk dalam larangan terbatas (lartas). “Jadi khusus impor gandum pakan, kendalinya melalui rakortas,” ujarnya. Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah memiliki strategi, baik untuk intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan program swasembada pangan.
“Kami ada pompanisasi, pupuk diperbaiki, bibit kita beresin. Kami sama PU kerjain irigasi kan itu salah satu caranya. Terus ada cetak sawah target 3 juta dalam 5 tahun,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).
Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga dilibatkan dalam mencapai swasembada pangan. Dalam hal ini, TNI dilibatkan dalam pengawalan beras dan Polri dilibatkan dalam membantu ketahanan di sektor jagung serta pengawalan tanaman pangan pekarangan.
Khusus untuk jagung, tahun ini ada program tanam jagung serentak 2025 yang akan dilakukan di lahan perkebunan dan kering yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan target total tanam sebesar 1,7 juta hektare.
Melalui program ini, pemerintah mengharapkan adanya tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton, yang akan meningkatkan produksi nasional hingga 25% dibandingkan kondisi saat ini.
Sementara itu, dalam mewujudkan swasembada energi, pemerintah mulai menerapkan mandatory penggunaan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai 1 Januari 2025.
Dengan implementasi B40, negara dapat melakukan penghematan devisa dari pengurangan impor BBM. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penghematan devisa untuk B40 sebesar Rp147,5 triliun, sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun.
Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar. Pararel dengan penerapan B40, pemerintah juga mulai menyiapkan penerapan biodiesel 50% atau B50 yang ditargetkan berjalan pada 2026. Salah satu persiapan yang tengah dikaji adalah terkait perbaikan kadar air biodiesel. (*)
Sumber: ekonomi.bisnis.com