Bupati Kukar Tekankan Akurasi Data Pertanian untuk Ketahanan Pangan IKN

Kukar, IMENEWS.ID – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya akurasi data pertanian Kukar demi menopang ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara dan mewujudkan pertanian berkelanjutan.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri baru-baru ini menekankan urgensi akurasi data dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan di wilayahnya. Penekanan ini disampaikan di Tenggarong, Kalimantan Timur, dalam upaya memastikan keberlanjutan pembangunan pertanian. Akurasi data ini mencakup luas lahan, produksi, jumlah pelaku, serta kebutuhan pasar.

Pernyataan Bupati Aulia Rahman tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi Kukar sebagai lumbung pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan target peningkatan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasokan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa mendatang. Data yang valid dan terkini menjadi fondasi mutlak bagi setiap kebijakan.

Dalam rapat koordinasi dengan pejabat struktural, Bupati Aulia Rahman juga menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci utama dalam penyusunan program dan kebijakan. Kebijakan yang didasarkan pada data akurat akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat petani dan peternak di Kukar.

Peran Strategis Kukar sebagai Lumbung Pangan Regional

Kukar telah lama dikenal sebagai lumbung pangan di Kalimantan Timur, dengan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan nabati dan hewani. Pada tahun 2025, dari total produksi padi Kaltim sebesar 270,87 ribu ton gabah kering giling (GKG), Kukar menyumbang 110.870 ton GKG. Angka ini menunjukkan dominasi Kukar dibandingkan sembilan kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut.

Selain padi, sektor peternakan di Kukar juga menunjukkan performa yang kuat. Produksi daging sapi lokal mencapai 900 ton per tahun dan daging ayam sekitar 23 ribu ton per tahun pada periode yang sama. Data ini mengukuhkan peran vital Kukar dalam menjaga ketersediaan pangan di Kaltim.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memenuhi kebutuhan daging sapi lokal Kaltim. Dari total 17.095 ton per tahun yang setara dengan 136.763 ekor sapi, hanya sekitar 30 persen yang dapat dipenuhi oleh peternak lokal, termasuk dari Kukar. Sisanya, sekitar 70 persen, masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Optimalisasi Data untuk Peningkatan Produktivitas dan Kemandirian Pangan

Melihat potensi dan tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor peternakan. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) diminta untuk secara cermat memetakan kebutuhan dan kendala yang dihadapi para peternak. Pemetaan ini krusial untuk merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan.

Dukungan konkret dari Pemkab Kukar diwujudkan melalui pembinaan intensif kepada kelompok ternak serta program Kredit Kukar Idaman. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Akurasi data menjadi acuan utama dalam alokasi dan evaluasi program-program tersebut.

Bupati Aulia Rahman juga menekankan peran strategis Distanak dalam mendukung visi misi pembangunan daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik. Dengan potensi lahan pertanian dan peternakan yang luas, Kukar memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi lumbung pangan Kaltim, tetapi juga penopang utama Ibu Kota Nusantara.

Sinergi dan Digitalisasi Data Pertanian

Untuk mencapai tujuan tersebut, jajaran Distanak Kukar diinstruksikan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait. Kolaborasi erat dengan penyuluh pertanian, kelompok tani, peternak, serta pemerintah desa dan kecamatan sangat diperlukan. Sinergi ini akan memastikan bahwa informasi dan dukungan sampai ke tingkat akar rumput.

Pendataan yang akurat adalah fondasi dari sinergi ini. Bupati menegaskan bahwa data mulai dari luas tanam, hasil produksi, populasi ternak, hingga kebutuhan sarana dan prasarana harus diperbarui secara berkala. Proses pembaruan data ini harus dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi, memastikan data selalu relevan dan mudah diakses.

Implementasi sistem digital terintegrasi akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ini juga akan meminimalkan potensi kesalahan data yang dapat menghambat efektivitas program pertanian dan peternakan di Kukar, sekaligus mendukung visi ketahanan pangan daerah secara menyeluruh. (*)

Acara Silaturahmi Perdana FORSA-IKN Berjalan Dengan Bahagia

IKN, IMENESID – Acara silaturahmi perdana tatap muka Forum Bersama Ibu Kota Nusantara (FORSA-IKN) berjalan dengan bahagia dan lancer yang berlokasi di Sekretariat FORSA-IKN, Jalan Pulo Raya IV. Nomor 36, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berlangsung aman dan lancar, Senin, (16/9/2024).

Acara perdana tersebut dihadiri oleh lebih dari 300’an peserta dari berbagai kota seperti Kalimantan Timur, Bandung, Bogor,

Depok Semarang bahkan ada peserta yang berasal dari Jawa Timur mengkhususkan diri untuk ke Jakarta menghadiri acara. Hal tersebut menunjukan betapa antusiasme masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN.

Acara dibuka oleh Ketua Forsa IKN, Ariasa Hadibroto Supit yang menyampaikan visi misi Forum Bersama IKN, akan membawa segenap pengurus dan anggota Forsa IKN menjadi mitra strategis Pemerintah dalam pembangunan IKN

Sementara acara di moderatori oleh Sekjen Forsa IKN, Martinus Laba Uung, yang membuka sesi perkenalan dan tanya jawab, sesi tersebut memenuhi sepanjang acara, karena antusiasme yang begitu tinggi dari peserta di sesi ini, banyak dari peserta yang tidak terakomodir.

Bowie Sigit, salah satu anggota yang jadi narasumber menyampaikan harapan, semoga ke depan Forum Bersama IKN dapat membawa kemanfaatan riil untuk seluruh peserta yang terdiri dari berbagai bidang dan latar belakang.

Sesi perkenalan diisi para pengurus Forum Bersama IKN, seperti Ibu Rida, Ibu Tari, Mas Agung Suprio yang energik dan Bapak Lukman Hakim yang pembawaanya santai memperkenalkan diri

Dan beberapa tokoh yang sempat.memberikan sambutan kata diantaranya Bapak Samsul Hadi Ketua LKN, Muhamad Norman Ketua PPLHI, Raja Asdi perwakilan dari JPKP, dan juga beberapa peserta muda mengajukan pertanyaan yang langsung dijawab dengan bijak oleh Ketua Forsa IKN, Bapak Ari Supit.

Sesi ditutup oleh Bapak Ari Supit, Ketua Forsa IKN yang menyampaikan bahwa hasil temu 1 tersebut akan segera ditindak lanjuti dengan pembentukan bidang riil, kemudian acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta. (*)

 

Redaksi : Imenewsid

Komisi II DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk IKN 2025

IKN,IMENEWSID – Komisi II DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp27.814.516.000.000 untuk tahun 2025 dalam rapat kerja bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, persetujuan itu pun sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025.

“Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan,” kata Doli saat rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Dia pun memaparkan bahwa sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp505 miliar. Lalu total kebutuhan tambahan anggaran untuk OIKN tahun 2025 Itu sebesar Rp27,8 triliun, sehingga pagu yang diusulkan untuk membiayai OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun.

Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN. Dia merincikan, kebutuhan bidang perencanaan dan pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, bidang pengendalian pembangunan sebesar Rp106,1 miliar, bidang sosial dan budaya dan masyarakat sebesar Rp62,5 miliar, bidang transformasi hijau dan digital sebesar Rp37,7 miliar, serta bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar.

“Dan terakhir usulan yang paling besar dari kedeputian bidang sarana dan prasarana sebesar Rp26,7 triliun,” kata dia yang dikutip dari Antara.

OIKN Diminta Menjaga Akuntabilitas Keuangan

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun meminta agar OIKN menjaga akuntabilitas keuangan karena OIKN merupakan salah satu mitra yang mengajukan tambahan anggaran paling besar dibandingkan kementerian atau lembaga mitra Komisi II DPR RI lainnya.

Selain itu, menurut dia pembangunan IKN juga harus menjaga kelestarian lingkungan karena telah mengedepankan konsep forest city. Dia pun ingin IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak.

“Kondisi alam masyarakat adat betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas,” kata Mardani. (*)

Investor Singapura Merapat ke IKN, Bangun Solar Panel dan Pendidikan

Nusantara, IMENEWS.id – Investor asing asal Singapura dikabarkan segera menanamkan modalnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-8, September 2024.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pertama ada perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan (EBT).

Perusahaan tersebut adalah Sembcorp Utilities Pte Ltd yang akan membangun solar panel 5-6 megawatt (MW) senilai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp 930 miliar.

“Mereka (Sembcorp) mau investasi di solar panel, investasinya 60 juta dolar sebesar 5-6 MW,” ucap Rosan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Ada pun pembangunan solar panel Sembcorp di IKN diproyeksikan tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 3 bulan terhitung dari pelaksanaan groundbreaking.

Selain Sembcorp, minat investasi asing juga datang dari sektor pendidikan, yakni Raffles Education Limited.

Sebelumnya, Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono memberikan bocoran terkait investor yang bakal ikut groundbreaking ke-8 pada September 2024.

“Ada tujuh investor yang mau peletakan batu pertama,” ujar Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sektornya meliputi, pendidikan hingga properti seperti hotel. Namun demikian, Basuki mengaku belum mengetahui berapa nilai investasinya, tetapi sudah mengantongi nama-nama investor tersebut. (*)