Tag: #ketahananpangan

Bupati Kukar Tekankan Akurasi Data Pertanian untuk Ketahanan Pangan IKN

Posted on by Redaksi IMeNews

Kukar, IMENEWS.ID – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya akurasi data pertanian Kukar demi menopang ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara dan mewujudkan pertanian berkelanjutan.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri baru-baru ini menekankan urgensi akurasi data dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan di wilayahnya. Penekanan ini disampaikan di Tenggarong, Kalimantan Timur, dalam upaya memastikan keberlanjutan pembangunan pertanian. Akurasi data ini mencakup luas lahan, produksi, jumlah pelaku, serta kebutuhan pasar.

Pernyataan Bupati Aulia Rahman tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi Kukar sebagai lumbung pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan target peningkatan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasokan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa mendatang. Data yang valid dan terkini menjadi fondasi mutlak bagi setiap kebijakan.

Dalam rapat koordinasi dengan pejabat struktural, Bupati Aulia Rahman juga menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci utama dalam penyusunan program dan kebijakan. Kebijakan yang didasarkan pada data akurat akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat petani dan peternak di Kukar.

Peran Strategis Kukar sebagai Lumbung Pangan Regional

Kukar telah lama dikenal sebagai lumbung pangan di Kalimantan Timur, dengan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan nabati dan hewani. Pada tahun 2025, dari total produksi padi Kaltim sebesar 270,87 ribu ton gabah kering giling (GKG), Kukar menyumbang 110.870 ton GKG. Angka ini menunjukkan dominasi Kukar dibandingkan sembilan kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut.

Selain padi, sektor peternakan di Kukar juga menunjukkan performa yang kuat. Produksi daging sapi lokal mencapai 900 ton per tahun dan daging ayam sekitar 23 ribu ton per tahun pada periode yang sama. Data ini mengukuhkan peran vital Kukar dalam menjaga ketersediaan pangan di Kaltim.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memenuhi kebutuhan daging sapi lokal Kaltim. Dari total 17.095 ton per tahun yang setara dengan 136.763 ekor sapi, hanya sekitar 30 persen yang dapat dipenuhi oleh peternak lokal, termasuk dari Kukar. Sisanya, sekitar 70 persen, masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Optimalisasi Data untuk Peningkatan Produktivitas dan Kemandirian Pangan

Melihat potensi dan tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor peternakan. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) diminta untuk secara cermat memetakan kebutuhan dan kendala yang dihadapi para peternak. Pemetaan ini krusial untuk merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan.

Dukungan konkret dari Pemkab Kukar diwujudkan melalui pembinaan intensif kepada kelompok ternak serta program Kredit Kukar Idaman. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Akurasi data menjadi acuan utama dalam alokasi dan evaluasi program-program tersebut.

Bupati Aulia Rahman juga menekankan peran strategis Distanak dalam mendukung visi misi pembangunan daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik. Dengan potensi lahan pertanian dan peternakan yang luas, Kukar memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi lumbung pangan Kaltim, tetapi juga penopang utama Ibu Kota Nusantara.

Sinergi dan Digitalisasi Data Pertanian

Untuk mencapai tujuan tersebut, jajaran Distanak Kukar diinstruksikan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait. Kolaborasi erat dengan penyuluh pertanian, kelompok tani, peternak, serta pemerintah desa dan kecamatan sangat diperlukan. Sinergi ini akan memastikan bahwa informasi dan dukungan sampai ke tingkat akar rumput.

Pendataan yang akurat adalah fondasi dari sinergi ini. Bupati menegaskan bahwa data mulai dari luas tanam, hasil produksi, populasi ternak, hingga kebutuhan sarana dan prasarana harus diperbarui secara berkala. Proses pembaruan data ini harus dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi, memastikan data selalu relevan dan mudah diakses.

Implementasi sistem digital terintegrasi akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ini juga akan meminimalkan potensi kesalahan data yang dapat menghambat efektivitas program pertanian dan peternakan di Kukar, sekaligus mendukung visi ketahanan pangan daerah secara menyeluruh. (*)

Jelang 100 Hari Prabowo, Ambisi Swasembada Pangan hingga Energi Makin Menggebu

Posted on by Redaksi IMeNews

Jakarta, IMENEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto percaya diri bahwa program prioritas swasembada pangan dan energi dapat terwujud lebih cepat. Jelang 100 hari masa pemerintahannya, Prabowo menyampaikan bahwa swasembada pangan yang semula ditarget tercapai pada 2029, kini diyakini dapat dicapai dalam waktu 2 tahun.

“Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua [memimpin] kami sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi,” ujarnya saat meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Setali tiga uang, Prabowo juga optimistis swasembada energi bisa dicapai dalam waktu dekat. Dia meyakini bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan, Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

“Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita [Indonesia] tidak akan lagi impor BBM dari luar. Saya punya punya keyakinan dalam 5 tahun kita tidak impor BBM lagi,” kata Prabowo.
Kepala Negara mengatakan bahwa dengan bekal sumber daya alam (SDA) yang besar dan kemampuan negara yang baik dalam melakukan transformasi energi, maka bukan mustahil untuk mencapai swasembada energi 100% pada akhir 2029.

Strategi Swasembada Pangan & Energi Seiring dengan target swasembada pangan, pemerintah telah memutuskan untuk tak lagi mengimpor empat komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, penghentian importasi tidak hanya dilakukan terhadap keempat komoditas tersebut. Pemerintah, kata dia, akan secara berkala mengoptimalkan produksi komoditas lainnya untuk bisa mengurangi bahkan setop impor.

“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029, tapi ini dimajukan ke 2027 sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

Pemerintah kemudian juga resmi menutup keran impor gandum untuk pakan ternak tahun ini. Langkah ini ditempuh lantaran produksi jagung dalam negeri melimpah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, putusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu.

“Hasil rakortas, gandum pakan di setop impornya. Tahun ini tidak ada impor gandum pakan,” kata Ketut kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025). Meskipun harus melakukan importasi, dia mengatakan bahwa rencana impor harus dibahas dan diputuskan melalui rakortas.

Mengingat gandum tidak termasuk dalam larangan terbatas (lartas).  “Jadi khusus impor gandum pakan, kendalinya melalui rakortas,” ujarnya. Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah memiliki strategi, baik untuk intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan program swasembada pangan.

“Kami ada pompanisasi, pupuk diperbaiki, bibit kita beresin. Kami sama PU kerjain irigasi kan itu salah satu caranya. Terus ada cetak sawah target 3 juta dalam 5 tahun,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga dilibatkan dalam mencapai swasembada pangan. Dalam hal ini, TNI dilibatkan dalam pengawalan beras dan Polri dilibatkan dalam membantu ketahanan di sektor jagung serta pengawalan tanaman pangan pekarangan.

Khusus untuk jagung, tahun ini ada program tanam jagung serentak 2025 yang akan dilakukan di lahan perkebunan dan kering yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan target total tanam sebesar 1,7 juta hektare.

Melalui program ini, pemerintah mengharapkan adanya tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton, yang akan meningkatkan produksi nasional hingga 25% dibandingkan kondisi saat ini.

Sementara itu, dalam mewujudkan swasembada energi, pemerintah mulai menerapkan mandatory penggunaan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai 1 Januari 2025.

Dengan implementasi B40, negara dapat melakukan penghematan devisa dari pengurangan impor BBM. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penghematan devisa untuk B40 sebesar Rp147,5 triliun, sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun.

Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar. Pararel dengan penerapan B40, pemerintah juga mulai menyiapkan penerapan biodiesel 50% atau B50 yang ditargetkan berjalan pada 2026. Salah satu persiapan yang tengah dikaji adalah terkait perbaikan kadar air biodiesel. (*)

Sumber: ekonomi.bisnis.com