NALAR POLITIK, IMENEWS.ID – Kutai Kartanegara – Di setiap fase sejarah Indonesia, mahasiswa selalu menempati posisi sebagai kekuatan moral (moral force).
Mereka bukan sekadar peserta didik, melainkan penjaga akal sehat publik ketika negara atau pemerintah menghadapi persoalan besar.
Krisis 1966, Reformasi 1998, hingga berbagai gerakan penolakan kebijakan publik lahir dari keberanian mahasiswa mempertanyakan kekuasaan.
Namun, di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, suara kritis mahasiswa justru terdengar semakin pelan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam perspektif kebijakan publik, mengapa kelompok yang selama ini dikenal sebagai kontrol sosial justru kurang terlihat ketika kondisi keuangan daerah menjadi salah satu isu strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan?
Defisit fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan pemerintah.
Defisit berarti ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Ketika ruang fiskal menyusut, konsekuensinya adalah tertundanya pembangunan infrastruktur, berkurangnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya program pemberdayaan masyarakat, hingga melambatnya penciptaan lapangan kerja.
Dengan kata lain, kondisi fiskal merupakan persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Ironisnya, diskursus publik justru lebih banyak dipenuhi kegiatan seremonial, agenda simbolik, dan pencitraan politik dibandingkan pembahasan mengenai efektivitas belanja daerah.
Padahal, fungsi utama APBD bukanlah menghasilkan banyak acara, melainkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam teori kebijakan publik, akuntabilitas hanya dapat berjalan apabila terdapat mekanisme kontrol dari masyarakat sipil.
Salah satu pilar utama kontrol tersebut adalah mahasiswa.
Ketika mahasiswa tidak lagi aktif mengawasi kebijakan anggaran, ruang kritik akan mengecil dan evaluasi terhadap pemerintah berpotensi kehilangan keseimbangan.
Tentu, tidak tepat menggeneralisasi bahwa seluruh organisasi mahasiswa pasif.
Masih banyak mahasiswa yang melakukan kajian, penelitian, advokasi, dan diskusi publik.
Namun secara umum, intensitas gerakan yang secara khusus mengawal isu tata kelola fiskal tampak tidak sekuat pada isu-isu politik yang lebih populer.
Ada beberapa kemungkinan penyebab fenomena ini. Pertama, isu fiskal sering dianggap terlalu teknis sehingga kurang menarik dibanding isu politik praktis.
Kedua, kedekatan sebagian organisasi dengan elit politik dapat memengaruhi independensi gerakan, meskipun hal ini tidak dapat digeneralisasi.
Ketiga, budaya akademik yang lebih menekankan kegiatan seremonial dibanding riset kebijakan membuat kapasitas analisis anggaran belum berkembang secara optimal.
Padahal, mahasiswa memiliki modal intelektual untuk mengkaji berbagai pertanyaan mendasar.
Misalnya, apakah belanja daerah telah sesuai dengan prioritas pembangunan? Apakah efisiensi anggaran sudah dilakukan secara konsisten? Bagaimana dampak defisit terhadap pelayanan publik? Program mana yang layak dipertahankan dan mana yang perlu dievaluasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang semestinya menjadi bahan kajian sekaligus advokasi.
Kritik terhadap kebijakan fiskal bukan berarti menolak pemerintah.
Justru kritik yang berbasis data merupakan bentuk partisipasi demokratis yang membantu pemerintah memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.
Pemerintah yang sehat tidak anti kritik, dan mahasiswa yang sehat tidak kehilangan keberanian untuk bertanya.
Sudah saatnya gerakan mahasiswa kembali menempatkan isu anggaran publik sebagai agenda utama.
APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sejarah tidak akan mengingat seberapa banyak seminar yang diselenggarakan mahasiswa, tetapi sejarah akan mencatat keberanian mereka ketika memilih berpihak pada kepentingan publik.
Di tengah tekanan fiskal daerah, masyarakat membutuhkan kampus yang bersuara, bukan kampus yang hanya menjadi penonton.
Diamnya mahasiswa bukan sekadar hilangnya kritik.
Lebih dari itu, diam dapat menjadi hilangnya salah satu pilar penting demokrasi lokal yang selama ini menjaga agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor akuntabilitas dan kepentingan rakyat. (*)
Penulis: Pemerhati Kebijakan Publik (Aspin Anwar)
sebuah opini menjadi Nalar Politik
