Oleh: Aspin Anwar
(Pemerhati Kebijakan Publik)
OPINI, IMENEWS.ID – Di saat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, tingginya biaya hidup, hingga ketidakpastian lapangan kerja, muncul pertanyaan yang layak diajukan kepada pemerintah daerah:
apakah pembentukan Tenaga Ahli Pendekar benar-benar menjadi prioritas utama bagi Kutai Kartanegara saat ini?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menolak keberadaan tenaga ahli.
Dalam pemerintahan modern, tenaga ahli memang dibutuhkan untuk memberikan masukan, pendampingan, dan penguatan terhadap berbagai program pembangunan.
Namun yang menjadi persoalan adalah ketika pembentukan sebuah struktur baru dilakukan di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Publik berhak mengetahui alasan mendasar mengapa pemerintah memilih membentuk Tenaga Ahli Pendekar.
Apa urgensinya? Apa indikator keberhasilannya? Berapa anggaran yang akan digunakan? Dan yang paling penting, apa dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat?
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan publik yang paling mendesak.
Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah idealnya memfokuskan energi dan sumber daya pada program yang secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, serta menjaga daya beli warga.
Di sisi lain, polemik mengenai proses rekrutmen Tenaga Ahli Pendekar juga menimbulkan pertanyaan tersendiri.
Sebagai sebuah posisi yang berbasis kompetensi, proses seleksi semestinya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, transparansi, dan independensi.
Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap warga yang memiliki kemampuan dan kapasitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika muncul kritik atau keberatan dari masyarakat, pemerintah seharusnya merespons dengan penjelasan yang argumentatif dan berbasis data, bukan membiarkannya menjadi ruang spekulasi yang berlarut-larut.
Lebih jauh lagi, momentum transisi pemerintahan justru seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menambah struktur baru yang manfaatnya belum sepenuhnya dipahami publik.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Tenaga Ahli Pendekar.
Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Apakah setiap kebijakan lahir dari kebutuhan riil masyarakat, atau justru dari pertimbangan lain yang belum sepenuhnya dijelaskan kepada publik?
Masyarakat Kutai Kartanegara tidak membutuhkan polemik yang berkepanjangan.
Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, setiap kebijakan dibuat secara transparan, dan setiap kesempatan kerja dibuka secara adil bagi seluruh warga.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa banyak struktur yang dibentuk, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. (*)